Demo Tolak Kenaikan PBB Menjalar ke Bone, Warga Kepung Kantor Bupati

- Bupati dan wakil bupati Bone tak muncul
- Tuntut transparansi kenaikan tarif pajak PBB hingga 300 persen
- Massa menilai kenaikan PBB-P2 memberatkan warga di tengah kondisi ekonomi
Makassar, IDN Times – Aksi demonstrasi penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, memanas, Kamis (14/8/2025).
Massa yang berkumpul di halaman Kantor Bupati Bone, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat, terlibat aksi saling dorong dengan aparat keamanan setelah Bupati dan Wakil Bupati Bone tak kunjung menemui mereka.
Massa melakukan aksi protes kenaikan PBB karena dinilai tidak merata. Bahkan berdasarkan temuan, kenaikan tarif PBB ini hingga 300 persen. Mereka menilai bahwa kenaikan PBB tanpa ada sosialisasi hingga menyengsarakan rakyat.
1. Bupati dan wakil bupati tak muncul

Kericuhan berawal saat massa yang tergabung dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa memaksa masuk ke lobi Kantor Bupati Bone.
Harapan mereka bertemu langsung dengan Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman atau Wakil Bupati, Andi Akmal Pasluddin pupus karena keduanya tak hadir.
“Ini bentuk kekecewaan kami karena Bupati Bone tidak menemui rakyatnya,” teriak salah satu orator melalui pengeras suara.
Jenderal Lapangan Taufiqurrahman mengatakan, sebelumnya perwakilan Pemkab Bone menjanjikan akan menghadirkan bupati atau wakil bupati. Namun, setelah 30 menit menunggu, tidak ada yang datang.
"Kami massa merasa dipermainkan sehingga memaksa masuk ke kantor Bupati Bone. Kami ingin masuk menduduki kantor bupati namun diadang dan dipaksa mundur oleh polisi dan Satpol PP," kata Taufiqurrahman.
2. Aksi saling dorong dan lempar botol

Aparat kepolisian dan Satpol PP yang berjaga membentuk barikade di depan pintu masuk kantor bupati. Dorong-dorongan pun tak terhindarkan, disertai teriakan dari kedua pihak. Situasi makin panas ketika sebagian massa melempar botol air ke arah aparat.
Aparat berulang kali mengimbau massa agar tidak bertindak anarkis dan menjaga ketertiban. Namun, desakan massa membuat tensi di lapangan tetap tinggi. Di tengah kericuhan, sejumlah peserta aksi bahkan terlihat menyiramkan air mineral ke aparat. Meski begitu, bentrokan fisik yang lebih besar berhasil dicegah.
3 Tuntut transparansi tarif pajak

Massa menilai kebijakan kenaikan PBB-P2 memberatkan warga di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Mereka juga menuding Pemkab Bone tidak transparan dalam menetapkan tarif pajak.
Hingga aksi berakhir, Bupati Bone tidak menemui massa secara langsung. Hanya perwakilan Pemkab yang keluar untuk menerima pernyataan sikap. Massa tetap melanjutkan orasi dengan pengawalan ketat aparat dan berjanji akan kembali turun ke jalan jika tuntutan tak direspons.
Aksi warga menolak kenaikan tarif pajak PBB terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, antara lain di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kabupaten Jombang di Jawa Timur, Cirebon di Jawa Barat, dan Semarang di Jawa Tengah.