Demo Hari Tani, PRI Sulsel Sebut Kebijakan Jokowi Tidak Pro Rakyat

Selain menyoroti isu-isu nasional terkait investasi, aliansi PRI juga menyoroti dan mendesak pihak Pemerintah untuk tidak memperpanjang Hak Guna Usaha (HGU) PT Lonsum di Kabupaten Bulukumba dan HGU PTPN XIV di Kabupaten Takalar.

"Permasalahan HGU perkebunan tebu di Takalar itu adalah tanah rakyat yang telah diperjuangkan sejak dulu, kalau HGU dari PT Lonsum perkebunan karet Bulukumba itu merampas tanah rakyat termasuk juga tanah masyarakat adat," tegas Iqbal.

Tidak sampai di situ, PRI juga membawa isu terkait rencana penggusuran rumah-rumah warga di Barabaraya, isu reklamasi Pulau Laelae, dan beberapa isu lainnya.

"Dalam aksi ini kami juga menolak atas rencana penggusuran warga Barabaraya, reklamasi Laelae dan rencana pemohonan geotermal di Toraja," Iqbal membeberkan.

Iqbal menambahkan, dalam aksi ini massa PRI berencana membentangkan spanduk besar dibawah tangga DPRD Sulsel, tetapi mereka ditolak walau sudah minta izin.

"Padahal kami tadi negosiasi untuk bisa membentangkan spanduk didalam, kami berjanji tidak akan mengganggu sidang di DPRD tapi ternyata tidak diizinkan, padahal kami ini rakyat, fasilitas didalam itu milik rakyat tapi tidak diizinkan," tambah Iqbal.