Debat Pilkada Makassar, 4 Paslon Bicara Reklamasi dan Wilayah Pesisir

Paslon nomor urut 4, Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin (Imun), menyatakan dalam menerapkan kebijakan tentang pemanfaatan ruang wilayah pesisir hingga reklamasi, kebijakan pemerintah menjadi rujukan utama. Menurut Irman, pemerintah harus tegas tanpa pandang bulu menerapkan kebijakan tentang kepentingan pembangunan.

"Bagaimana menegakkan konsistensi pemerintah tentang aturan-aturan ini. 100 meter dari bibir pantai harusnya itu ditegaskan saja. Percuma konsepsi bagus tapi kita tidak punya ketegasan tentang hal itu," kata Irman.

Menurut Irman, kebutuhan pembangunan di wilayah pesisir harus dimulai dengan terlebih dahulu melihat kondisi kenyamanan warganya. Menyusul penataan berdasarkan analisis lingkungan hidup, mengedukasi masyarakat pesisir tentang pentingnya penataan perkotaan wilayah pesisir dan wilayah lainnya.

Bagi Syamsu Rizal-Fadli Ananda (DILAN), reklamasi harus ditinjau dari berbagai sisi. Menurut Daeng Ical -sapaan Syamsu Rizal-, reklamasi bukan sesuatu yang haram. "Apalagi kalau reklamasi itu berbasis mitigasi. "Maka nawaitunya bagaimana supaya reklamasi menghindarkan orang dari bencana dan memberikan kemanfaatan lebih luas," ujar Daeng Ical.

Daeng Ical bilang selain analisis mengenai dampak bencana (Amdal), pihaknya juga tengah menyusun analisis mengenai dampak sosial (Amdas). Amdas bertujuan untuk mengaji jika reklamasi tidak mematikan sumber mata pencaharian masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.

Daeng Ical optimis jika kebijakan tertuang dengan komprehensif, kemudian diimplementasikan dengan baik dan benar, tidak akan ada masyarakat yang terdampak. "Tidak membunuh mata pencaharian dan sekaligus memastikan bahwa kebijakan betul-betul dapat menghilangkan kawasan kumuh yang ada di Kota Makassar," imbuhnya.

Paslon Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando (Appi-Rahman) mengungkapkan, sebelum masuk ke dalam rencana reklamasi hingga pemanfaatan wilayah pesisir, pihaknya lebih dulu menyusun rencana detail tata ruang (RDTR) Kota Makassar. RDTR dianggap sebagai rujukan utama dalam menata kawasan perkotaan hingga wilayah pesisir.

"Sehingga kita mampu menentukan titik di mana kita melakukan pembangunan yang tentu menyentuh kesejahteraan warga Kota Makassar. Ini sangat penting kalau tidak dibuat ini (RDTR) dulu sebagai dasar, maka akan amburadul," ungkap Appi -sapaan Munafri Arifuddin.

Menurut Appi, RDTR menjadi acuan agar pemerintah bisa bergerak menentukan kawasan atau wilayah yang layak dibanguni untuk kepentingan bersama. Bukan justru membangun di area terlarang. Termasuk di kawasan sungai, tengah kota hingga di kawasan pesisir Kota Makassar. "Sehingga bisa berjalan dengan baik dan tertata," terang Appi.

Terakhir, paslon Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto-Fatmawati Rusdi (ADAMA), menilai, salah satu komponen penting dalam pembangunan hingga penataan wilayah pesisir adalah ruang kota. Menurut Danny ruang kota menjadi wadah penggerak pemerintah dalam menangani setiap persoalan sebelum mengambil dan memutuskan kebijakan.

"Kami tuangkan semua dalam visi misi. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota dunia yang nyaman sombere' dan smart city untuk semua. Pembangunan infrastruktur dan kawasan waterfront city berbasis mitigasi dan adaptasi lingkungan," ungkap Danny.

Sebagai mantan Wali Kota Makassar, menurut Danny, dia optimis jika penataan kota hanya bisa dilakukan apabila pemimpin paham tentang apa yang sebenarnya masyarakat butuhkan. Kebijakan pemerintah menurut Danny, harus diselaraskan dengan kepentingan masyarakat. Dengan begitu pembangunan dan penataan kota akan berjalan dengan baik.