Berguru ke Jakpro, Pemkot Makassar Siapkan Dua Perseroda Baru

Munafri menegaskan bahwa pembentukan perseroda bukan sekadar perubahan status hukum, melainkan bagian dari strategi besar untuk memperkuat peran BUMD dalam pembangunan ekonomi daerah. Ia menargetkan dua sektor vital—pangan dan infrastruktur—untuk dikelola secara profesional oleh badan usaha milik daerah yang memiliki fleksibilitas dan tata kelola yang baik.

“Kami di Pemerintah Kota akan membentuk dua perseroda, satu bergerak di bidang infrastruktur, dan satu lagi di bidang pangan. Dua sektor ini sangat vital bagi pembangunan dan ketahanan kota ke depan,” kata Munafri.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, kunjungan ke Jakpro menjadi titik awal penting dalam benchmarking kelembagaan. Pemkot Makassar ingin memahami secara menyeluruh proses transisi dari Perusda ke perseroda, mulai dari aspek regulasi, kelembagaan, tata kelola, hingga model bisnis.

“Kami ingin memastikan bahwa ketika proses pembentukan perseroda ini dimulai, kita tidak hanya paham secara normatif, tetapi juga punya gambaran real di lapangan. Termasuk belajar dari dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi Jakpro,” ujarnya.

Ia juga berharap agar komunikasi dan kolaborasi antara Jakpro dan jajaran SKPD Makassar dapat terus berlanjut, baik secara formal maupun informal.

“Kami harap teman-teman dari Jakpro bisa memberikan akses diskusi dan pendampingan kepada SKPD kami, baik secara formal maupun informal,” ungkapnya.

Direktur Proyek PT Jakarta Propertindo, Iwan Takwin, dalam pemaparannya menjelaskan peran strategis Jakpro dalam mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global. Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur oleh Jakpro tidak hanya berorientasi pada aspek fisik semata, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan tata kelola.

“Konsep pembangunan yang kami terapkan adalah pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kreatif, yang menjadi kontribusi nyata Jakarta sebagai kota global,” ujar Iwan.

Ia memaparkan bahwa proyek-proyek Jakpro tidak berdiri sendiri, melainkan dirancang sebagai bagian dari ekosistem yang menyatukan kebutuhan sosial dan ekonomi. Beberapa contoh integrasi tersebut antara lain pembangunan hunian pekerja, pengembangan urban farming, serta pelibatan UMKM dan komunitas lokal di sekitar proyek.

“Di beberapa kawasan, kami menjalankan program urban farming, membina koperasi, yayasan, dan menyediakan hunian terjangkau bagi pekerja pendukung operasional,” jelasnya.

Lebih jauh, Iwan menekankan bahwa keberadaan Jakpro sebagai BUMD tak terlepas dari mandat langsung yang diberikan Pemprov DKI Jakarta. Mandat tersebut hadir karena kebutuhan percepatan pembangunan yang tidak selalu bisa dijalankan secara efektif oleh birokrasi konvensional.

“BUMD seperti Jakpro memiliki fleksibilitas korporasi yang memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur strategis, seperti stadion, LRT, dan venue event internasional. Peran kami melengkapi birokrasi dengan kecepatan dan efisiensi,” tuturnya.

Selain itu, Jakpro juga mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Iwan menyebut bahwa perusahaan memiliki unit khusus yang bertanggung jawab atas pengawasan risiko dan akuntabilitas dalam setiap lini usaha.

“Kami punya unit khusus yang memastikan seluruh proses bisnis berjalan sesuai aturan tanpa mengabaikan akuntabilitas. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus menjaga kinerja perusahaan,” tutup Iwan.

Kunjungan ini menjadi momen penting bagi Pemkot Makassar dalam menyiapkan reformasi kelembagaan BUMD. Dengan menimba pengalaman langsung dari Jakpro, Pemkot berharap bisa mempercepat pembentukan perseroda yang kuat, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.