Bahas RAPBD, Pemprov Sulsel Ngotot Pakai Struktur OPD Lama

Sekprov Hayat mengatakan, pihaknya bersikukuh mengusulkan rancangan anggaran berdasarkan struktur OPD lama. Sebab OPD yang berubah maupun dilebur masih menunggu pengesahan lewat peraturan gubernur.

Saat belakangan muncul pergub tentang OPD baru, anggaran yang melekat dengan setiap instansi secara otomatis mengikut. Hayat menilai, tidak ada yang salah dengan itu. "Kalau satu bulan ke depan muncul (struktur) yang baru, dimerger anggarannya. Karena fungsinya tidak bisa hilang," ucap Sekprov.

Gubernur dan DPRD Sulsel sepakat mengubah struktur pemerintahan di Pemprov per 1 November 2019. Persetujuan tertuang dalam Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam nomenklatur struktur yang baru, sejumlah perangkat daerah berubah. Ada juga yang dilebur, ada pula yang tetap. Struktur yang baru lebih ramping dibandingkan sebelumnya.

Perangkat daerah yang dilebur, antara lain Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang menjadi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kemudian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura menjadi Dinas Ketahanan Pangan. Dan Kemudian Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Legislator Fraksi Golkar Sulsel Rahman Pina mempertanyakan keputusan Pemprov Sulsel yang mengacu kepada struktur OPD lama. Padahal sebelumnya, menurut dia, DPRD dan Pemprov sudah sepakat mempercepat pengesahan struktur OPD baru. Percepatan demi menyesuaikannya dengan pembahasan RAPBD 2020.

Pembahasan draf RAPBD dengan mengacu pada struktur lama, dikhawatirkan bakal mengakibatkan tumpang tindih. Rahman mencontohkan anggaran pada dua OPD yang dilebur, kemungkinan akan dibahas pada dua komisi berbeda di DPRD.

"Kita kan buru-buru mengesahkan Perda OPD yang baru. Kalau tidak disahkan dulu dan masuk pembahasan (RAPBD), maka akan ada tumpang tindih nantinya. Ini sudah disahkan, tapi ternyata masih tumpang tindih," kata Rahman.

Pembahasan RAPBD Sulsel tahun 2020 hingga kini masih tertahan di Banggar DPRD. Setelah disetujui, baru RKA Pemprov  Sulsel dibahas per komisi.

DPRD dan Pemprov Sulsel dibatasi tenggat menyetujui RAPBD hingga 30 November. Jika tidak, aggota Dewan dan gubernur terancam sanksi, hingga tidak menerima gaji selama enam bulan.