Anggota DPR Rusdi Masse Jemput Aspirasi Nelayan di Sulsel

16 Mar 2022, 09:40 WIB

Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Rusdi Masse (kanan) menerima aspirasi perwakilan nelayan Sulawesi Selatan. (Dok. Istimewa)

Makassar, IDN Times - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Rusdi Masse menjemput aspirasi nelayan di daerah pemilihannya, Sulawesi Selatan. Aspirasi itu disampaikan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulsel.

RMS -sapaan Rusdi- sedang berada di Makassar, saat perwakilan HNSI Sulsel menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi B DPRD Sulsel, Senin (14/3/2022). Ketua Komisi B, Andi Rachmatika Dewi, sempat menginformasikan soal rapat itu kepada RMS. Diketahui mereka berdua sama-sama legislator NasDem.

Di hari yang sama, RMS lantas mengundang para perwakilan HNSI untuk berbincang santai di sebuah kafe di Makassar. Sebab Komisi IV DPR-RI antara lain membidangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pertemuan turut dihadiri sejumlah anggota Komisi B DPRD Sulsel serta perwakilan unsur Pemprov Sulsel.

"Ibu Cicu (Rachmatika Dewi) Ketua Komisi, bangun komunikasi sama saya, karena kebetulan saya di Komisi IV, itu (nelayan) mitra saya. Makanya ya sudah kita ajak ke sini untuk mendengarkan aspirasinya seperti apa, baik dari Dinas, asosiasi nelayan maupun KKP," kata Rusdi Masse lewat siaran persnya, yang diterima, Rabu (16/3/2022).

1. Nelayan pertanyakan soal asuransi

Ilustrasi nelayan (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

RMS, Ketua DPW Partai NasDem Sulsel mengatakan, dia menerima beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti dan diperjuangkan di DPR RI. Antara lain soal bantuan premi asuransi nelayan, program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Nelayan berharap bantuan itu diperluas, sebab selama ini penerimanya dianggap cuma segelintir orang.

"Kuotanya itu cuman beberapa ribu. Karena mengingat Sulsel banyak juga nelayannya, makanya aspirasinya supaya ditambah," ujar RMS.

2. Nelayan juga persoalkan tentang perizinan

Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Rusdi Massa (ketiga dari kiri) menerima aspirasi nelayan di Sulawesi Selatan. (Dok. Istimewa)

RMS mengatakan, para nelayan juga mengeluhkan terkait pelayanan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Di Makassar, misalnya, proses perizinan harus memakan waktu karena jarak yang jauh.

Nelayan di Makassar banyak yang bersandar di Pelabuhan Paotere Kecamatan Ujung Tanah. Sedangkan pelayanan SPB ada di Pelabuhan Untia, Kecamatan Biringkanaya. RMS bilang, nelayan berharap KKP membuka ruang agar ada pelayanan yang dibuka di Pelabuhan Paotere.

"Kebetulan tanggal 29 (Maret) nanti kami di Komisi IV akan RDP dengan KKP, maka itulah yang akan nanti sampaikan ke pihak Kementerian," kata RMS.

3. Nelayan berharap kemudahan memperoleh bahan bakar

Ilustrasi nelayan melaut. (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)

RMS melanjutkan, para nelayan juga mengusulkan agar semua pulau-pulau padat yang penduduknya didominasi nelayan agar difasilitasi semacam stasiun pengisian bahan bakar dan gas. Itu untuk mempermudah aktivitas nelayan.

Selama ini, nelayan dari pulau-pulau terluar harus merapat lebih dulu ke daratan Makassar untuk mengisi bahan bakar. Padahal jarak yang ditempuh bisa sama dengan tempat mereka biasa melaut.

"Misalnya, jangan dia tinggal di 100 mil di pulau sana terus dia mau isi solar dia masuk Makassar, itu sudah butuh beberapa biaya," RMS menambahkan.

Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi menyatakan pihaknya telah memfasilitasi RDP bagi perwakilan nelayan. Aduan dari nelayan juga sudah disampaikan kepada Pemprov Sulsel untuk dicarikan solusi.

“Untuk itu, rekomendasi dikeluarkan kepada pihak berwenang untuk segera mencari jalan keluar terbaik dari pertemuan tersebut,” katanya.