Anggaran Pilkada Dialihkan buat COVID-19, KPU Makassar Tunggu Petunjuk

Dengan adanya keputusan tersebut, berarti ada kemungkinan pilkada Makassar juga bakal ditunda. Hanya saja, Farid kembali enggan bicara banyak. Menurutnya, apa yang dilakukan saat ini hanyalah menunggu arahan dari pusat.

"Soal itu (penundaan pilkada Makassar) kami menunggu arahan," katanya.

Sebelumnya, KPU Makassar telah menunda 4 tahapan pilkada sesuai instruksi dari KPU RI. Keempat tahapan itu adalah pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) serta pelaksanaan pemutakhiran data pemilih.

Selain menunda perhelatan pilkada serentak, KPU RI dan Komisi II DPR RI juga menyepakati pengalihan anggaran pilkada untuk penanganan pandemi COVID-19. 

Terkait hal ini, Farid mengatakan penggunaan anggaran bila pilkada Makassar benar-benar ditunda nantinya juga akan menyusul kebijakan dari KPU RI. Termasuk soal pengalihan untuk penanganan pandemi COVID-19.

"Nilai NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) kami dengan pemerintah kota adalah Rp 78 miliar. Kebijakan penggunaan anggaran karena keadaan sekarang kami menunggu arahan," Farid melanjutkan.

Jika pilkada Makassar nantinya resmi ditunda, maka hal ini juga akan berimbas kepada tenaga ad hoc yang baru direkrut. Namun menurut Farid, masa kerja tenaga ad hoc bakal ditangguhkan. Tenaga ad hoc umumnya direkrut dengan masa kerja sepuluh bulan selama tahapan pilkada.

"Untuk keselamatan kerja penyelenggara ad hoc, maka masa kerjanya kami tangguhkan hingga keadaan mulai membaik," katanya.