Alasan Keamanan, Debat Ketiga Pilkada Makassar Digelar di Jakarta

Menurut Endang, keputusan pelaksanaan debat di Jakarta memang harus berdasarkan rekomendasi pihak kepolisian sebagai penanggung jawab keamanan. Karenanya wajar jika menjadikan rekomendasi tersebut sebagai pertimbangan utama di dalam mengambil keputusan.

Pihak KPU Makassar menyadari betul bahwa rekomendasi pihak kepolisian itu juga tidak mungkin diambil tanpa kajian dan pertimbangan. Pihak kepolisian, jelas Endang, tentu punya alasan mengapa debat ketiga tidak dilaksanakan saja di Makassar. 

"Kami sadar betul, bukan kami yang kemudian punya kapasitas di dalam menilai keamanan tetapi pihak kepolisian sebagai penanggung jawab keamanan di kota ini, mereka lebih fokus untuk mengatakan bahwa Makassar dianggap sebagai zona merah," kata Endang.

Debat ketiga Pilkada Makassar rencananya dilaksanakan pada 4 Desember mendatang. Hal ini tentu mepet dengan hari pemungutan suara pada 9 Desember. Namun KPU memastikan bahwa persiapan pemilihan tetap akan dilakukan sebagaimana mestinya tanpa mengganggu tahapan lainnya.

Sebagai langkah taktis, Endang menyebut pihaknya akan bekerja dan fokus pada divisi masing-masing agar sistem terus berjalan. Selain itu, debat yang sebelumnya dilaksanakan malam hari nantinya dimajukan pada sore hari.

"Kami memilih pelaksananan debat tidak di malam hari tapi sore hari sehingga setelah pelaksanaan debat, kami segera kembali ke Makassar," ujar Endang.

KPU Makassar sebenarnya juga disarankan agar tidak perlu melanjutkan debat ketiga. Namun mereka merasa bahwa tahapan ini perlu dan penting mengingat tingginya animo masyarakat saat debat pertama dan kedua.

Menurut Endang, debat publik Pilkada Makassar telah menjadi bahan diskusi dan pembicaraan banyak orang. Hal ini tentu menjadi tren postif bagi KPU untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Makassar. 

"Kita berharap debat ketiga tidak boleh hilang karena ada hak pubilk untuk tahu bagaimana gagasan, wawasan, visi misi dari masing-masing paslon untuk Kota ini dan masyarakat," kata Endang.

Lewat debat publik, lanjut Endang, masyarakat mendapatkan referensi untuk menentukan pilihannya. Apalagi pilkada dalam situasi pandemik COVID-19 membuat tidak ada kampanye akbar sehingga sangat minim masyarakat bisa bertemu dan mendengarkan langsung tawaran gagasan paslon. 

"Kita berharap dalam tiga kali debat publik tersebut masyarakat Makassar bisa memanfaatkan debat untuk menentukan siapa yang terbaik di antara paslon yang berkontestasi di Makassar," katanya.