6000 Pekerja di Makassar Terdampak COVID-19 Akan Terima Bantuan Pangan

Irwan mengatakan bahwa penerima bantuan pangan ini hanya diperuntukkan bagi tenaga kerja yang terdampak virus corona dengan kriteria dirumahkan dan tidak diberi upah dari perusahan.

"Jadi tidak semua karyawan yang terdampak. Karena ada yang dirumahkan tapi tetap dapat gaji 50 persen. Ini tidak perlu dikasih artinya yang dapat bantuan itu yang benar-benar dirumahkan dan tidak dapat gaji termasuk yang di PHK," katanya.

Syarat paling utama dari penerima bantuan pangan ini, kata Irwan, adalah tenaga kerja yang terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dan mencantumkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK).

Bagi perusahaan yang memberikan data namun tidak mencantumkan nomor induk KK dan KTP tenaga kerjanya, lanjut Irwan, maka tidak akan diberikan bantuan. Dia mengaku kebijakan yang diambilnya ini untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Data-data yang kami terima ada beberapa yang tidak ada nomor KTP-nya. Ini yang susah. Jadi yang tidak ada NIK-nya, kami tidak berikan. Karena kita tidak berani mau bertanggung jawab kalau tidak ada nomor KTP-nya karena berdasarkan aturan harus ada NIK-nya" jelasnya.

Namun Irwan memastikan, pembagian bantuan pangan bagi tenaga kerja ini akan dilakukan dalam waktu yang berbeda dengan pembagian sembako bagi warga kecamatan yang terdampak. Hal ini, menurutnya, dilakukan untuk menghindari adanya penerimaan yang berulang.

"Sekarang Dinas Sosial penyaluran sembako itu yang di kecamatan-kecamatan bagi masyarakat yang terdampak. Untuk tenaga kerja belum, karena tidak boleh bersamaan karena ditakutkan kalau bersamaan nanti ada yang dobel," katanya.