15 Jabatan Kosong, BKD Sulsel Isyaratkan Lelang Jabatan

Imran mengatakan lelang jabatan untuk menemukan pejabat definitif menjadi atensi. Sebab hal itu merupakan upaya untuk memantapkan program-program ke depan, apalagi pembahasan APBD juga semakin dekat.

Dia menegaskan kehadiran pejabat defenitif di 15 jabatan ini sangat diperlukan karena mereka merupakan pengelola anggaran. Hal itu tentu berbeda jika jabatan hanya dijabat pelaksana tugas.

"Ini jadi atensi karena tentunya DPRD berharap mereka membahas anggaran itu dengan para pejabat yang definitif. Kalau dengan Plt kan ya siapa tahu ada program-program yang dibutuhkan pengawalan. Kan beda kalau Plt," ujarnya.

Beberapa waktu terakhir, ada beberapa jabatan yang telah beberapa kali mengalami pergantian jabatan pelaksana tugas. Berdasarkan aturan BKN, jabatan pelaksana tugas hanya berlangsung selama dua kali tiga bulan.

Jika telah lewat dari masa yang ditentukan dan belum ada pejabat definitif, maka BKD terpaksa harus menunjuk lagi pelaksana tugas baru sambil menunggu pejabat definitif. Menurut Imran, pemprov harus keluar dari kondisi gonta ganti pelaksana tugas ini.

"Pemerintah provinsi tidak mungkin ingin berlama-lama dengan kondisi seperti ini," katanya.

Imran mengatakan 15 jabatan yang kosong semuanya memungkinkan BBM untuk dilelang karena sama-sama penting. "Urgent pasti semua urgent. Itu kan kebijakan pimpinannya," katanya.

Berikut 15 jabatan Pemprov Sulsel kosong dan masih dijabat pelaksana tugas.

1. Inspektorat
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
3. Dinas Perikanan dan Kelautan 
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 
6. Biro Administasi Pimpinan 
7. Biro Kesejahteraan Rakyat 
8. Biro Hukum dan HAM 
9. Biro Umum
10. Biro Pengadaan Barang dan Jasa 
11. Dirut RSUD Haji.
12. Kepala Dinas Kesehatan
13. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan
14. Dinas Ketenagakerjaan
15. Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang