1,6 Juta Pekerja di Sulsel Belum Terdaftar BPJSTK
Makassar, IDN Times - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) Wilayah Sulawesi dan Maluku mencatat 1,6 juta pekerja di Sulawesi Selatan belum terjangkau layanan BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah itu sekitar 50 persen dari total 2,8 juta pekerja yang terdaftar di pemerintah.
Hal tersebut dilaporkan Kepala Kantor BPJSTK Wilayah Sulawesi dan Maluku, Mintje Wattu, kepada Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, dalam rapat di Makassar, Selasa (27/8/2024).
"Sulsel itu untuk coverage di Indonesia berada di posisi 15 kalau tidak salah ingat. Dari 2,8 juta jumlah pekerja yang terdaftar itu, masih ada 1,6 juta yang tidak tercover BPJSTK," kata Jufri Rahman dalam keterangan yang dikutip, Rabu (28/8/2024).
Selama ini, kata Jufri Rahman, Pemprov Sulsel telah membayar iuran wajib bagi para tenaga kerja sektor nelayan sebanyak 10 ribu orang. Dia terus mendorong kepesertaan dari sektor pekerja informal, sesuai arahan Penjabat Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh.
Sementara, Kepala Kantor BPJSTK Wilayah Sulawesi dan Maluku, Mintje Wattu, menjelaskan pertemuan tersebut membahas terkait coverage atau cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Sulsel. Itu untuk menindaklanjuti hasil Rakortekbang dan juga Implementasi Perda.
"Beliau (Sekprov) mendorong percepatan (coverage) untuk semua bisa cepat diselesaikan agar juga pemerintah daerah baik dari provinsi maupun daerah kabupaten/kota, bisa mengalokasikan anggaran untuk perlindungan pekerja rentan miskin di Sulawesi Selatan," ungkapnya.
Sampai saat ini, lanjut Mintje, cakupan kepesertaan BPJSTK baru pada angka 42 persen se-Sulsel. Maka ini menjadi 'pekerjaan rumah' yang besar untuk BPJSTK bersama pemerintah daerah.
"Walaupun dari sektor swasta sudah ada, tetapi peran serta pemerintah daerah perlu mendorong coverage untuk pekerja sektor informal, petani, nelayan, driver online, pedagang asongan, dan sebagainya," jelasnya.
Untuk daerah dengan angka coverage yang tinggi, kata Mintje, yakni Kabupaten Luwu, Enrekang, dan Selayar, dengan angka cakupan mencapai 60 persen lebih dan masuk dalam tiga besar coverage tertinggi di Sulsel. Sementara, untuk coverage yang masih rendah, yakni Kabupaten Gowa, Takalar, dan Jeneponto. Ketiga daerah ini diharapkan menjadi daerah yang harus mendapat perhatian dari pemerintah daerahnya masing-masing.
"Tetapi Makassar juga termasuk salah satu kota/daerah dengan pertumbuhan tertinggi di Sulawesi Selatan untuk tahun 2024. Tahun 2024, Pemkot menganggarkan lebih dari 30 ribu orang. Totalnya 35 ribuan orang pekerja dengan kategori miskin untuk dilindungi jaminan sosial ketenagakerjaan," kata Mintje.
