1.157 Pekerja di Sulsel Terkena PHK selama 2026, Masuk 10 Besar Nasional

Menurut Jayadi, perbedaan angka tersebut kemungkinan terjadi karena adanya laporan lama yang belum diperbarui. Sementara itu, data Disnakertrans telah menghimpun laporan terbaru dari daerah.

Jayadi menjelaskan pekerja yang masuk dalam pendataan PHK tidak seluruhnya berarti kehilangan pekerjaan secara permanen. Ada pekerja yang masa kontraknya telah berakhir, mengundurkan diri untuk pindah ke perusahaan lain, hingga memasuki masa pensiun.

"Orang PHK itu jangan dianggap bahwa semua dikeluarkan dari perusahaan. Orang di-PHK juga itu ada karena kontraknya sudah berakhir. Ada juga orang di-PHK karena misalnya dia ingin pindah ke institusi, dia pindah ke tempat lain. Jadi, di-PHK tidak berarti mereka tidak punya pekerjaan lagi," jelasnya.

Meski demikian, penurunan aktivitas usaha tetap menjadi salah satu faktor penyebab PHK. Kondisi tersebut mau tidak mau membuat sejumlah perusahaan harus mengurangi jumlah tenaga kerjanya.

"Ada memang yang di-PHK karena misalnya perusahaannya lagi sepi," katanya.

Sektor transportasi disebut sebagai salah satu penyumbang PHK terbanyak dalam laporan yang diterima Disnakertrans. Sektor pertambangan juga masih memberikan kontribusi cukup besar, disusul sejumlah industri manufaktur.

Jayadi menyebut industri yang membutuhkan keterampilan teknologi tinggi juga menghadapi tantangan tersendiri. Perubahan kebutuhan perusahaan membuat kompetensi tenaga kerja menjadi salah satu aspek penting dalam mempertahankan maupun mendapatkan pekerjaan.

"Ya, tentu ini yang berkaitan langsung dengan misalnya sejumlah industri-industri dengan teknologi yang tinggi, ya. Seperti itu yang membutuhkan tenaga kerja yang tingkatannya tinggi," katanya.

Di tengah kondisi tersebut, Disnakertrans Sulsel menyiapkan langkah untuk membantu pekerja yang terkena PHK agar bisa kembali memasuki dunia kerja. Salah satunya dengan mengirimkan data pekerja yang terdampak kepada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

Nama-nama 1.157 pekerja yang masuk dalam laporan Disnakertrans telah disampaikan untuk mengikuti program pelatihan keterampilan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Pelatihan tersebut diberikan secara gratis. 

"Kami sudah kirim ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Nah, itu untuk diberikan pelatihan. Nah, itu pelatihannya gratis, yang kedua bahkan diberikan uang saku selama pelatihan," ungkap Jayadi.

Selain menyasar pekerja yang kehilangan pekerjaan, Pemprov juga merencanakan program pelatihan yang lebih luas. Disnakertrans Sulsel menyebut ada sekitar 24 ribu tenaga kerja yang direncanakan mengikuti pelatihan melalui kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Program peningkatan keterampilan atau reskilling tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi korban PHK, tetapi juga tenaga kerja yang masih bekerja maupun pencari kerja, terutama lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK). Menurut Jayadi, lulusan SMK menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian karena tingkat pengangguran terbuka pada jenjang pendidikan tersebut masih relatif tinggi.

"Reskilling, baik itu terutama yang di-PHK maupun yang tidak di-PHK. Terutama bagi tamatan-tamatan SMK. Karena kan alumni SMK yang tingkat pengangguran terbukanya tinggi," katanya.

Selain mempersiapkan keterampilan baru, Pemprov juga memastikan pekerja yang terkena PHK mendapatkan hak sesuai ketentuan perundang-undangan. Disnakertrans Sulsel berkoordinasi dengan perusahaan terkait untuk memastikan pemenuhan hak pekerja, termasuk pembayaran pesangon dan akses terhadap program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Kita tetap menjamin, misalnya bagaimana dengan pesangonnya, bagaimana dengan jaminan kehilangan pekerjaannya atau JKP-nya. Kita sudah koordinasi dengan pihak perusahaan-perusahaan yang bersangkutan," kata Jayadi.

Di sisi lain, Pemprov juga berupaya membuka akses pekerjaan melalui kegiatan bursa kerja atau job fair serta berbagai program pelatihan. Upaya tersebut diharapkan dapat mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan sekaligus memperkecil kesenjangan kompetensi yang selama ini menjadi persoalan di pasar tenaga kerja.

"Jadi, pada dasarnya mudah-mudahan kita sudah bisa antisipasi dengan berbagai macam upaya yang kita lakukan. Bahkan, ada beberapa kita lakukan pelatihan-pelatihan," kata Jayadi.