Sulsel Gagal Capai Target di PON 2024, KONI: Anggaran Tidak Mendukung

Yasir juga menyoroti sarana dan prasarana latihan yang tidak memadai, sehingga para atlet tidak dapat berlatih secara maksimal. Hal ini diperparah dengan dukungan dana yang sangat minim serta perhatian pemerintah yang kurang terhadap perkembangan olahraga di Sulawesi Selatan.

“Saat SYL menjabat sebagai Gubernur, anggaran hibah KONI untuk PON XIX di Jabar 2018 mencapai Rp68 miliar, PON XX sebesar Rp30 miliar, dan PON XXI kali ini hanya Rp17,5 miliar. Bagaimana kita bisa dipaksa sukses jika anggaran tidak mendukung?” ucap Yasir.

Yasir juga menyoroti perubahan kebijakan pengelolaan anggaran olahraga prestasi. Awalnya dikelola oleh KONI dalam bentuk hibah, anggaran kini diambil alih oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel.

Menurut Yasir, perubahan ini bertentangan dengan UU Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 79 dan 83. Aturan itu menyatakan bahwa anggaran olahraga prestasi seharusnya dikelola oleh KONI dengan dukungan dari pemerintah daerah.

“Kami berharap, ke depannya, olahraga prestasi ini dikembalikan ke porsi yang seharusnya, di mana KONI sebagai adhoc pemerintah di bidang olahraga diberikan wewenang untuk mengelola olahraga prestasi. Kami terkendala dengan kebijakan yang ada di Dispora karena beberapa item kegiatan yang lebih terjangkau jika dikelola oleh KONI, justru menjadi mahal ketika dikelola oleh Dispora,” Yasir menerangkan.

Selain itu, Yasir pun mengeluhkan bahwa sebagian usulan anggaran sebesar Rp14 miliar yang diajukan KONI hilang dalam pengelolaan oleh Dispora. Beberapa item penting seperti biaya angkutan peralatan, biaya protes, biaya operasional lapangan saat atlet bertanding, dan bonus langsung tidak dianggarkan oleh Dispora.

Yasir menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam pembinaan jangka panjang untuk menciptakan atlet berprestasi melalui pelatihan yang sistematis, berkelanjutan, dan melibatkan sport science serta teknologi olahraga. KONI Sulsel mengagendakan evaluasi untuk perbaikan ke depan.

“Kami akan melakukan evaluasi bersama cabang olahraga dan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola olahraga ke depan, terutama dalam menghadapi PON XXII di NTB/NTT pada tahun 2028 mendatang. Rapat Pleno dan Rapat Kerja Provinsi tahun 2024 akan menjadi momen penting untuk mengevaluasi program olahraga ke depan,” kata Yasir.