Berpolemik, Sulsel Tak Utus Atlet Difabel ke Peparnas Papua
Ilustrasi atlet (Dok. IDN Times)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Polemik dualisme kepengurusan National Paralympic Committee (NPC) Sulawesi Selatan berimbas pada absennya atlet difabel di Pekan Paralympic Nasional (Perparnas) XVI di Papua, pada November 2021.
"Mungkin saja karena polemik ini makanya sudah terlewatkan," kata Ketua NPC Sulsel versi surat keputusan Pengurus Pusat NPC, Kandacong saat berbincang dengan IDN Times, Sabtu (12/6/2021).
Baca Juga: Banyak Atlet Difabel Sulsel Wakili Provinsi Lain di Peparnas XVI Papua
1. Atlet memilih mewakili provinsi lain
IlustrasiI atlet. DN Times/istimewaKarena NPC tak mengirim atlet ke Peparnas, sejumlah atlet difabel Sulsel memilih mewakili provinsi lain. Karena itu sempat muncul isu bahwa pengurus NPC Sulsel menjual jasa atletnya. Namun Kandang menepisnya.
"Itu atas kesepakatan atlet sendiri. Atas kemauan atlet agar bisa diikutkan peparnas," ungkapnya.
Kandacong menyebut atlet yang sudah susah payah berlatih merasa resah karena keinginannya berlaga dalam Peparnas tidak dapat diakomodir.
"Ada di antara mereka yang berusaha keluar hanya melalui rekomendasi dari NPC cabang. Tapi daerah tujuan ini menganggap, tidak kuat kalau persetujuan dari cabang saja," ucapnya.
2. Atlet Sulsel cuma sementara bela daerah lain
Ilustrasi. Jaringan organsisasi difabel respons COVID-19/PerDIK SulselKandacong mengatakan, sejauh ini dilaporkan ada tujuh atlet difabel asal Sulsel yang mewakili provinsi lain untuk Peparnas. Mereka bermain di sejumlah cabang olahraga, seperti bulutangkis dan atletik.
Atlet tersebut disebut cuma membela provinsi lain untuk sementara. Sebagian besar membela tuan rumah Papua. Mereka akan kembali ke Sulsel setelah Peparnas. "Intinya demi kemanusiaan, makanya kami membantu," kata dia.
Kandacong juga membenarkan soal isu bahwa atlet diminta menyetorkan sebagian penghasilannya kepada NPC Sulsel jika mendapat apresiasi dari pemerintah daerah yang mereka wakili. Dia menyebut itu sesuai kesepakatan para atlet bersangkutan. Namun potongan itu ditujukan untuk organisasi.
"Itu yang harusnya mereka garis bawahi. Bukan untuk individu tapi untuk organisasi NPC yang kami legalisasi," ucap Kandacong.
3. Pengurus NPC hasil Musorprov mengadu ke Dispora Sulsel
NPC Sulsel dalam pertemuan dengan Dispora Sulsel/NPC SulselSebelumnya, Ketua NPC Sulsel versi Musroprov 2019 Muhammad Sony Sandra dan humasnya Abdul Rahman, mengadukan persoalan ini ke Dinas Pemuda dan Olahraga Sulsel, Rabu (9/6/2021). Mereka keberatan karena pengurus versi PP NPC membiarkan atletnya pergi.
"Nah semua atlet yang pindah itu tidak punya alasan yang kuat," kata Sony.
Soal dualisme, Kepala Bidang Keolahrgaaan Dispora Sulsel Muchlis Mallajareng menyatakan Pemprov akan segera mencari solusi. Dia mempertimbangkan hasil musyawarah provinsi organisasi tersebut.
"Kami sudah menyurat ke Kemenpora lengkap dengan laporan hasil Musorprov NPC Sulsel," ucap Muhlis.
Baca Juga: Pimpin Rakor PON XX Papua, Menpora Bahas Hal Ini
