1. Indikasi pelanggaran HAM

Kepala Divisi Advokasi LBH Makassar, Ridwan saat diwawancarai/Dahrul Amri/IDN Times Sulsel

LBH Makassar menilai, kasus dugaan kekerasan yang berujung kematian Arfandi telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), dan tidak dapat dikurangi siapapun dan dalam keadaan apapun atau non-derogable rights, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa.

"Sebagaimana diatur dalam pasal 28A dan pasal 28G ayat (2) undang-undang (UUD) 1945 junto pasal 4 UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM," tegas Ridwan.

Selain itu, LBH Makassar juga menilai kasus penyiksaan ini menyalahi prinsip nesesitas, proporsionalitas dan reasonable, sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b, c dan f Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindak Kepolisian junto Pasal 9 Ayat (1) huruf: a, b dan c, Pasal 11 Ayat (1) huruf: b dan j Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

"Terkait dugaan pelanggaran HAM, maka anggota tim Satresnarkoba Mapolrestabes Makassar yang terlibat dalam peristiwa tersebut bertanggung jawab secara pidana dengan hukuman yang setimpal dengan jenis kejahatannya," jelas Ridwan.

Hal ini sesuai juga dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia Jo. Penjelasan Umum UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.