Pemprov Sulsel Segera Buka Lelang Jabatan 15 Eselon II
Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berencana membuka lelang jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) atau setara eselon II.
Sebanyak 15 jabatan di lingkup Pemprov Sulsel akan dilelang dalam waktu dekat. Saat ini, 15 jabatan itu hanya dijabat oleh pelaksana tugas.
"Kemendagri sudah ada restu, termasuk juga dari dirjen, kami tinggal menunggu dari KASN. Mudah-mudahan tidak lama sehingga secara resmi, kita akan membuka lelang jabatan untuk pemprov sebanyak 15 jabatan," kata Plt Kepala BKD Sulsel, Imran Jausi, Rabu (24/11/2021).
1. Lelang jabatan akan menggunakan sistem online
Pengumuman tentang lelang jabatan, kata Imran, diperkirakan akan keluar paling lambat pada pekan ini.
Saat ini persiapan lelang jabatan tengah dalam tahap uji coba aplikasi. BKD ingin pelaksanaan lelang jabatan Pemprov Sulsel tidak lagi berdasarkan dokumen fisik melainkan paperless.
"Jadi nanti ini bisa mendaftar online di mana saja di kabupaten pun boleh, meng-upload dokumen yang diperlukan, dan inshaallah kami berharap proses ini bisa lebih cepat dilaksanakan," terang Imran.
2. Status pelaksana tugas akan ganggu pengambilan kebijakan
Pemprov Sulsel mempercepat lelang jabatan karena status pelaksana tugas dikhawatirkan akan menggangu pengambilan kebijakan. Sebab kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis dan urgen tidak bisa diambil oleh pelaksana tugas, apalagi menjelang pengesahan APBD Pokok 2022.
Kehadiran pejabat definitif di 15 jabatan ini sangat diperlukan karena mereka merupakan pengelola anggaran. Hal itu, menurut Imran, tentu berbeda jika jabatan hanya dijabat pelaksana tugas.
"Sehingga harapan juga teman-teman di DPR itu bahwa tidak mengawali tahun 2022 nanti ini sudah terisi semua sehingga ada akselerasi percepatan untuk semua program," katanya.
3. Daftar jabatan yang siap dilelang
Adapun jabatan lingkup Pemprov Sulsel yang akan dilelang yaitu Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Pendidikan.
Selanjutnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Biro Administasi Pimpinan, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Hukum dan HAM, Biro Umum, serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
Kemudian, Dirut RSUD Haji, Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang.
