Unjuk Rasa, Serikat Buruh di Sulsel Menolak Keras Omnibus Law 

2. Kenapa Omnibus Law wajib ditolak?

Omnibus Law, kata Asniati, wajib ditolak karena tidak ada jaminan kepastian masa depan dalam bekerja yang di atur dalam undang-undang tersebut. Misalnya, disebutkan Asniati, jika buruh mengalami pemutusan hubungan kerja. Tidak menutup kemungkinan, buruh yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja tidak lagi mendapatkan pesangon.

Asniati merujuk pada kandungan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa, setiap pekerja atau buruh yang diputus kontraknnya oleh perusahaan wajib mendapatkan pesangon. "Itu ancaman besar. Karena selama ini, itu (pesangon) diatur dengan sangat jelas," sebut Asniati.

Omnibus Law, lanjut Asniati, juga dengan gamblang mengatur bagaimana tenaga kerja asing bisa dengan mudah masuk ke Indonesia melalui perusahaan dengan modus mempermudah perjalanan investasi suatu perusahaan.

Didatangkannya tenaga kerja asing, kata dia, semakin memperburuk posisi buruh sebagai tenaga kerja pribumi yang disingkirkan di negeri sendiri dalam konteks lapangan kerja oleh suatu perusahaan. Dan hal itu, tegas dia, dibenarkan oleh penerapan UU Omnibus Law.

Lebih jauh dia menilai, alih-alih menyejahterakan buruh di Indonesia, kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja malah memuat aturan yang bisa membunuh perlahan kehidupan seluruh buruh. Perusahaaan, akan seenaknya mengatur tentang kerja buruh, tanpa mempertimbangkan hak-hak atau kelayakan khusus dalam pengupahan.

"Lapangan pekerjaan kita akan hilang. Mau dikemanakan kita? Bayangkan kalau kita diupah hanya dihitung per jam. Dua jam dalam bekerja. Bagaimana kita menghidupi keluarga di rumah. Ini sangat mengancam kita semua. Bukan cuma buruh sebenarnya kalau kita mau melihat secara utuh. Seluruh rakyat Indonesia akan mengalami dampak dari penerapan itu," tegas perempuan yang akrab disapa Ros ini.