TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Sulsel

Polda Sulsel: Kendaraan ODOL Adalah Kejahatan Lalu Lintas

Kendaraan bermuatan lebih membahayakan sesama pengguna jalan

Ilustrasi. Cek beban muatan truk di Rest Area Tol Palikanci. (IDN Times/Wildan Ibnu)
Verified
Sahrul Ramadan

Makassar, IDN Times - Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan mengingatkan tentang larangan kendaraan angkutan barang beroperasi dengan muatan lebih. 

Larangan itu terkait maraknya praktik over dimension over load (ODOL). Itu adalah kondisi di mana angkutan barang mengangkut muatan yang melebihi beban yang ditetapkan dan dimensi pengangkut yang tidak sesuai standar dan ketentuan.

"Kendaraan angkutan barang seperti truk yang melebihi kapasitas angkut alias ODOL merupakan kejahatan lalu lintas," kata Direktur Lalu Lintas Polda Sulsel Kombes Faizal, Sabtu (12/2/2022).

Baca Juga: Polisi Bekuk Residivis Pencuri Motor Lintas Daerah di Sulsel

1. ODOL bisa memicu kecelakaan hingga kerusakan infrastruktur

Ilustrasi jalan rusak (IDN Times/Ervan Masbanjar)

Faizal memaparkan, pihaknya marak bersosialisasi tentang bahaya ODOL. Sosialisasi jadi langkah awal sebelum pihaknya pelanggar di jalan. Apalagi pihaknya telah menampung banyak laporan terkait praktik tersebut.

ODOL, kata Faizal, berdampak luar biasa karena bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu kendaraan yang mengangkut beban lebih juga bisa memicu perlambatan lalu lintas hingga mempercepat kerusakan jalan.

"Mengoperasionalkan kendaraan ODOL merupakan pelanggaran lalu lintas yang bisa dipidana," katanya.

2. Pelanggar bisa dipidana penjara satu tahun

Ilustrasi Penjara (IDN Times/Mardya Shakti)

Faizal menyebut, ketentuan tentang kendaraan ODOL diatur dalam Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009. 

Menurut aturan itu, orang yang membuat, merakit, atau memodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta.

Topik:
angkutan
transportasi
lalu lintas
makassar
sulawesi selatan
Update me
Berita Terkini Lainnya

Hasil Rekomendasi Rakernas XVI APEKSI Diserahkan kepada Tiga Bacapres

Mahfud Pastikan Ponpes Al Zaytun dan Alumninya Tidak Bermasalah

Ketua Bawaslu Sulsel: Tekanan Politik Pengaruhi Pengambilan Keputusan 

Menhan Prabowo Subianto Bagi-Bagi Motor Trail di Makassar

Prabowo Mau Pindahkan Makam Pangeran Diponegoro dari Makassar

Ditanya soal Pembangunan IKN, Anies Baswedan: Ada Masalah?

Di APEKSI, Ganjar Pranowo Ungkap Ingin Teruskan Program Jokowi

PLN Peduli Bantu Tingkatkan Literasi Anak di Pulau Sanane Pangkep

Mahfud MD: Tidak Semua Pelanggaran Bisa Membatalkan Hasil Pemilu

Mangrove Lantebung Makassar, Destinasi Wisata Penunjang Lingkungan