Merasa Diabaikan, Warga Kodingareng Kirim Surat ke Gubernur Sulsel
Nelayan dan perempuan Kodingareng kembali gagal temui NA
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Puluhan nelayan dan perempuan Pulau Kodingareng kembali berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Rabu siang (7/10/2020). Mereka bermaksud menemui Gubernur Nurdin Abdullah untuk meminta penambanangan pasir laut dihentikan.
Seperti sebelumnya, warga Kodingareng gagal bertemu Nurdin. Mereka pun menitipkan surat dengan harapan bisa dibaca oleh Gubernur.
"Aksi hari ini untuk memberikan surat permohonan penghentian tambang pasir laut kepada bapak Gubernur, yang diwakili masyarakat Kodingareng dan Galesong Utara," kata Ahmad, Koordinator Aliansi Selamatkan Pesisir yang mendampingi warga, Rabu.
Baca Juga: Sulit Temui Nurdin, Perempuan Kodingareng: Kami Juga Rakyat Sulsel
1. Surat ditandatangani 600 warga Kodingareng
Ahmad menyebutkan, surat berisi 10 poin terkait aktivitas penambangan pasir laut di dekat pulau Kodingareng. Terutama soal dampak yang dialami nelayan dan perempuan sejak beroperasinya kapal penambang pasir pada Februari 2020 lalu. Seperti warga Kodingareng, nelayan di kawasan pesisir Galesong Utara, Kabupaten Takalar juga merasakan dampak yang sama.
Tuntutan, kata Ahmad, juga berkaitan erat dengan izin pertambangan kapal yang pertanggungjawabkan melalui perusahaan pemegang konsesi yang disetujui gubernur. Gubernur diminta mencabut surat izin tersebut, sembari menghentikan operasi kapal penambang sementara waktu.
"Surat itu berisi (permintaan) penghentian tambang pasir laut, yang ditanda tangani kurang lebih 600 nelayan dari Kodingareng," ucap Ahmad.
Baca Juga: WALHI-KIARA Jelaskan Dampak Tambang Pasir terhadap Nelayan Kodingareng