TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Gubernur Sulsel: Jangan Dihalangi-halangi Reklamasi Makassar New Port

WALHI tagih janji gubernur buka forum dialog langsung

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah saat pencanangan Gerakan Trisula di Lapangan Karebosi Makassar, Kamis (10/9/2020). Humas Pemprov Sulsel

Makassar, IDN Times - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, meminta agar reklamasi untuk kepentingan pembangunan Makassar New Port (MNP) di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar tidak terganggu. Hal ini seiring dengan masifnya perjuangan masyarakat nelayan menolak tambang pasir untuk reklamasi.

"Jadi itu memang nanti (Makassar) New Port itu sudah terintegrasi dengan kawasan industri. Makanya jangan dihalang-halangi itu reklamasi New Port," kata Gubernur Nurdin Abdullah kepada jurnalis, Selasa (22/9/2020).

Baca Juga: Didesak Cabut Izin Tambang Pasir Laut, Nurdin: Apa yang Dilanggar?

1. Alasan Gubernur Nurdin Abdullah ingin proyek Makassar New Port lancar tanpa hambatan

ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Nurdin menjelaskan alasan kenapa ia menginginkan agar proyek pembangunan MNP di kawasan utara Makassar itu berjalan lancar dan tanpa hambatan. "Kenapa MNP ini kita dorong agar ini nanti yang merangsang orang masuk berinvestasi. Itu masuk dalam skema kita," jelas Nurdin.

Nurdin menyebut lahan seluas 1.200 hektare untuk pembangunan MNP bertujuan agar perputaran roda ekonomi di Sulsel, khususnya Makassar bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Kata Nurdin, lahan mencakup kawasan industri dan bakal terintegrasi dengan rencana pembangunan jalan tol. 

Baca Juga: WALHI Tagih Janji Gubernur Sulsel Dialog Dampak Buruk Tambang Pasir

2. Penambangan pasir berdampak buruk ke masyarakat nelayan

Anak-anak pesisir menunjukkan poster penolakan tambang pasir laut di depan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (13/8/2020). IDN Times/Asrhawi Muin

Pengerukan pasir laut untuk kepentingan reklamasi proyek strategis nasional MNP ditentang berbagai elemen masyarakat, khususnya nelayan di Pulau Kodingareng, Kecamatan Sangkarrang.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel, telah melakukan kajian dan anasilis mengenai dampak lingkungan dari aktivitas penambangan pasir yang dilakukan kapal pengeruk milik PT Royal Boskalis, terhadap masyarakat nelayan.

Terlebih karena aktivitas penambangan masuk dalam kawasan spermonde dan hanya berjarak 8 mil dari Pulau Kodingareng. "Daya rusak tambang pasir berdampak terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat di Pulau Kodingareng," kata Ketua Tim Kajian WALHI Sulsel Slamet Riadi, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 18 September 2020 lalu.

Baca Juga: Diterpa Propaganda, Nelayan Kodingareng Kukuh Tolak Tambang Pasir

Berita Terkini Lainnya