Gubernur Ditangkap KPK, Warga Kodingareng Ungkit Tambang Pasir

2. Meski kapal penambang berhenti beroperasi, nelayan tetap susah melaut

Siti mengatakan, beberapa pekan terakhir kapal penambang pasir laut sudah berhenti beroperasi. Makanya nelayan dan masyarakat Kodingareng juga tidak pernah lagi menggelar aksi unjuk rasa di laut.

Siti menyatakan unjuk rasa selama ini adalah bagian dari upaya nelayan menolak aktivitas tambang pasir laut. Pada akhir 2020 lalu, masyarakat Kodingareng bahkan sempat menggelar aksi protes dengan menginap di depan Kantor Gubernur Sulsel.

"Karena dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi kami juga rasa dampak sosial, bahkan sampai keluarga," ucapnya. 

Menurut Siti, sejak kapal penambang beroperasi awal 2020 lalu, sejak saat itu pula masyarakat nelayan mulai merasakan dampak. "Dampak abrasinya ada. Nelayan melaut, giliran pulang, tidak dapat hasil, pasti bertengkar lagi sama istri. Bikin habis bensin, terpaksa utang lagi," dia menambahkan.

3. Walhi minta Nurdin Abdullah mundur sebagai Gubernur Sulsel

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Sulsel Muhammad Al Amin, yang selama ini mendampingi masyarakat Kodingareng, berharap KPK bekerja profesional dalam menangani dugaan kasus korupsi yang melibatkan Nurdin.

Meski belum jelas soal kasus yang tengah ditangani, Amin mendorong KPK menyelidiki Nurdin Abdullah terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek izin tambang pasir laut untuk MNP. Amin juga mendesak Nurdin Abdullah mundur dari jabatannya jika ditetapkan sebagai tersangka.

"Agar proses penyelidikan bisa berjalan baik, dan agar tidak ada kepentingan-kepentingan lain bila ada masalah lain yang muncul di kemudian hari," kata Amin.