Sertifikat Vaksin Palsu di Makassar Imbas Lemahnya Verifikasi Data

1. Harus ada pengawasan berjenjang

Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Andi Lukman Irwan, menilai kejadian pemalsuan sertifikat vaksin tersebut harusnya menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Makassar. Jangan sampai akses yang sifatnya sangat penting itu justru dengan mudah dibobol oleh oknum-oknum pengendali server atau pusat data. 

"Di sini pola pengawasan dan verifikasi yang harus dilakukan secara bertingkat untuk penerbitan sertifikat vaksin. Penginputan data secara online itu harus ada pengawasan secara berjenjang," kata Lukman melalui telepon.

Menurutnya, harus ada sanksi tegas dan mekanisme proses yang diperbaharui kembali standar operasionalnya untuk penerbitan sertifikat vaksin. Selain itu, harus ada pola pengawasan secara berjenjang dari Pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Kesehatan.
 
"Sehingga kemudian petugas-petugas entry data tidak mudah untuk memanipulasi data sehingga bisa dengan mudahnya dibobol oleh oknum-oknum dari pengendali server," katanya.