TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Sulsel

Pemkot Makassar Atur Protokol Kesehatan untuk Resepsi Pernikahan

Pelanggar akan dikenakan denda Rp25 juta

Ilustrasi pernikahan (IDN Times/Dok. Istimewa)
Verified
Ashrawi Muin

Makassar, IDN Times -  Pemerintah Kota Makassar menerbitkan Perwali Nomor 53 tahun 2020. Aturan itu tentang Pedoman Penetapan Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar.

Ketua Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Makassar, Muhammad Sabri mengatakan, Perwali ini merupakan upaya Pemkot Makassar dalam mendorong pemulihan dan percepatan ekonomi nasional.

"Perwali ini untuk pemulihan atau percepatan ekonomi agar tetap berjalan maka dibukalah tempat-tempat seperti hotel, tempat-tempat pertemuan," ujar Sabri usai menghadiri rapat sosialisasi perwali tersebut di Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (2/9/2020).

Baca Juga: Nakes RS di Makassar Pilih Rawat Pasien Tanpa Baju Hazmat

1. Ada denda Rp25 juta jika melanggar

Ilustrasi Menikah (IDN Times/Arief Rahmat)

Sabri menyebutkan bahwa di dalam perwali ini tidak hanya mengatur soal bagaimana penerapan teknis protokol kesehatan dalam resepsi pernikahan di hotel. Perwali ini juga mengatur soal sanksi yang akan dikenakan bagi pengusaha hotel yang melanggar. 

"Apabila ini melanggar maka ada denda. Dendanya itu sebesar Rp25 juta rupiah atau penutupan usaha bagi hotel yang melanggar," kata Sabri.

2. Sanksi akan dibebankan pada pihak pengelola gedung

Ilustrasi pernikahan di masa pandemik COVID-19 (IDN Times/Dokumen)

Dalam Perwali, terdapat sejumlah syarat bagi pengelola tempat resepsi pernikahan. Antara lain membatasi pengunjung maksimal 30 orang, dan diawasi. Jika undangan lebih dari 30, tidak boleh masuk secara bersamaan ke area resepsi.

Selain itu, setiap orang yang masuk ke lokasi acara tidak boleh membuka masker. Penyelengggara juga tidak boleh menyediakan makanan prasmanan.

Soal sanksi, lanjut Sabri, akan dibebankan kepada pihak pengelola tempat berlangsungnya acara meskipun bukan mereka yang melanggar protokol kesehatan.

"Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya dilakukan oleh baik penyelenggara tempat masuknya atau pun pengunjung maka yang dikenakan sanksi itu adalah tempatnya dan sudah jelas sekali dalam perwali nomor 53," katanya.

Baca Juga: Aturan Baru Menyebabkan Pemeriksaan Spesimen Berkurang

Topik:
sulawesi selatan
pemkot makassar
protokol new normal
resepsi pernikahan
Berita Terkini Lainnya

Hasil Rekomendasi Rakernas XVI APEKSI Diserahkan kepada Tiga Bacapres

Mahfud Pastikan Ponpes Al Zaytun dan Alumninya Tidak Bermasalah

Ketua Bawaslu Sulsel: Tekanan Politik Pengaruhi Pengambilan Keputusan 

Menhan Prabowo Subianto Bagi-Bagi Motor Trail di Makassar

Prabowo Mau Pindahkan Makam Pangeran Diponegoro dari Makassar

Ditanya soal Pembangunan IKN, Anies Baswedan: Ada Masalah?

Di APEKSI, Ganjar Pranowo Ungkap Ingin Teruskan Program Jokowi

PLN Peduli Bantu Tingkatkan Literasi Anak di Pulau Sanane Pangkep

Mahfud MD: Tidak Semua Pelanggaran Bisa Membatalkan Hasil Pemilu

Mangrove Lantebung Makassar, Destinasi Wisata Penunjang Lingkungan