TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Sulsel

Pembatasan Pergerakan Lintas Daerah di Makassar Dimulai Sabtu

Aparat diminta tidak menyulitkan masyarakat

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe
Verified
Ashrawi Muin

Makassar, IDN Times - Kebijakan pembatasan pergerakan lintas antar daerah di Kota Makassar dipastikan akan mulai diterapkan pada Sabtu 11 Juli 2020, pekan ini. Kebijakan ini telah diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Makassar.

Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, mengatakan perwali tersebut saat ini sedang dalam tahap sosialisasi. 

“Insya Allah hari ini dan lusa kita uji coba. Mudah-mudahan tidak ada kendala hingga penerapan hari Sabtu nanti," kata Rudy Djamaluddin di Makassar, Kamis (9/7/2020).

Baca Juga: Peradi Protes Peraturan Masuk Makassar Wajib Suket Bebas COVID-19

1. Aparat diminta tidak menyulitkan masyarakat

Petugas gabungan memberhentikan pengendara motor yang berboncengan dan tidak memakai masker saat uji coba penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (23/4/2020). ANTARA FOTO/Arnas Padda

Perwali ini, kata Rudy, memang lebih fokus pada pembatasan orang masuk maupun keluar dari Makassar. Pasalnya sampai detik ini, Makassar masih merupakan episentrum penularan COVID-19 dengan jumlah kasus terkumulasi positif sudah mencapai 3.868 kasus.

Akan tetapi, Rudy meminta kepada aparat yang bertugas di perbatasan nanti agar tidak menyulitkan masyarakat pada saat kebijakan ini diterapkan. Dia menekankan metode pemeriksaan dokumen harus berjalan mudah dan cepat sehingga tidak menimbulkan antrean kendaraan yang memicu kemacetan.

"Bikinlah metode agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Cukup periksa dokumen yang diperlukan saja dan memperbanyak titik pemeriksaan supaya antrean kendaraan tidak panjang," kata Rudy. 

2. Diyakini akan berdampak pada daerah tetangga

PJ Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin usai memimpin apel bersama di pelataran Pelabuhan Paotere, Makassar. IDN Times/Pemkot Makassar

Rudy menyadari bahwa kebijakan pembatasan pergerakan lintas antar daerah ini juga akan turut berdampak pada daerah lainnya, utamanya Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros yang berbatasan langsung dengan Makassar. Untuk membahas hal ini, Rudy pun menemui kepala daerah dari dua kabupaten tersebut.

Menurut Rudy, kepala daerah dari masing-masing kabupaten tersebut, yakni Adnan Puritha Ichsan selaku Bupati Gowa dan Hatta Rahman selaku Bupati Maros, mendukung kebijakan ini sebagai langkah preventif dalam melandaikan penyebaran COVID-19 di Kota Makassar. 

"Kita tidak ingin mentransfer penularan ke daerah. Kita tidak hanya menangani Kota Makassar, tapi juga harus melindungi daerah sekitar. Makassar ini kan ibukota provinsi, makanya harus kita jaga kestabilannya," kata Rudy.

Baca Juga: Viral Foto Satpol PP Makassar Pakai Sepeda Brompton, Ini Faktanya

Topik:
makassar
sulawesi selatan
COVID-19
pemkot makassar
Berita Terkini Lainnya

Aktivitas Gunung Karangetang di Sulut Meningkat, 104 Warga Diungsikan

Prajurit TNI Gadungan di Makassar Ditangkap, Ternyata Sopir Truk

Viral Keluarga Perebutkan Jenazah Pensiunan Polisi di Sulawesi Utara

Ini Sederet Nama Bakal Calon Pj Gubernur Sulsel yang Mencuat

Cuaca Hari Ini 4 Agustus 2023: Makassar Berawan Siang dan Sore Hari

Hasil Vermin Perbaikan, KPU Makassar Catat 173 Bakal Caleg Diganti

Nama Dirjen Polpum Kemendagri Mencuat di Bursa Pj Gubernur Sulsel

Polres Pelabuhan Makassar Tes Urine Anggotanya usai 2 Polisi Beli Sabu

Walkot Makassar Belum Tanda Tangan SK PSEL, Tunggu Kejari dan Polda

Ketua DPRD Harap Pj Gubernur Sulsel Putra Daerah, Siapa yang Layak?