Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar berencana membuat lahan reklamasi seluas 5.000 hektare. Lahan ini dimaksudkan sebagai langkah mitigasi banjir.
Hal ini disampaikan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto saat rapat koordinasi khusus (rakorsus) di Hotel Four Points by Sheraton, Selasa (14/3/2023).
"Kami punya di perencanaan 5.000 hektare kawasan reklamasi berbasis mitigasi. Jadi ini bukan reklamasinya berdiri sendiri tetapi berbasis mitigasi bencana," kata Danny.
Namun, rencana itu dinilai tidak tepat oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan (Sulsel).
1. Danny sebut reklamasi bisa menahan banjir rob
Kondisi rumah warga yang terendam banjir rob di Pulau Kodingareng, Kecamatan Sangkarrang, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (24/12/2022). ANTARA FOTO/Fikri Muis Menurut Danny, konsep reklamasi ini muncul karena banyak lokasi reklamasi yang berhasil menahan kenaikan air laut masuk ke darat. Hal ini, kata dia, dapat ditemukan di Dubai dan Singapura.
Dia mengklaim reklamasi CPI yang memiliki ketinggian 4 meter dari mini levelnya bisa memproteksi hingga 200 tahun. Ketika ada banjir rob maka bisa tertahan di sana.
Dia berulang kali menegaskan bahwa reklamasi tak memicu banjir. Namun sebaliknya, reklamasi akan mencegah banjir rob.
"Coba kita lihat rob yang ada di Makassar itu sekitar Tallo, Ujung Tanah, yang mengalami rob. Kenapa? Karena di situ tidak ada reklamasi," kata Danny.
2. Masih akan dibahas lebih lanjut
Kondisi rumah warga yang terendam banjir rob di Pulau Kodingareng, Kecamatan Sangkarrang, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (24/12/2022). ANTARA FOTO/Fikri Muis Meski sudah ada rencana, namun Danny belum menyebutkan di mana lokasi reklamasi itu nantinya. Hanya saja dia mencontohkan reklamasi di Pantai Losari saat ini merupakan kebutuhan mitigasi, tak seperti reklamasi Makassar New Port yang untuk kebutuhan perairan.
Untuk rencana ini, Danny mengatakan masih akan dibahas lebih lanjut dengan melibatkan pakar.
"Nanti sebentar kita akan lihat, akan bicara ahli-ahli reklamasi, Prof Denny Nugroho adalah ahli reklamasi yang sekarang menjadi bagian dari perizinan reklamasi pemerintah pusat. Kalau beliau sudah setuju, (maka) Pak Menteri setuju," kata Danny.
Baca Juga: Jumlah Pengungsi Banjir di Kota Makassar Jadi 2.257 Jiwa
3. WALHI tak setuju rencana reklamasi
Direktur Eksekutif WALHI Sulsel Muhammad Al Amien. IDN Times/Asrhawi Muin Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amien, yang juga hadir dalam rakorsus, menyatakan tidak menyetujui rencana reklamasi tersebut. Menurutnya, pendekatan wali kota dalam hal ini lebih teknis dibandingkan pendekatan WALHI yang mengedepankan perlindungan lingkungan.
"Saya tidak setuju itu, karena reklamasi akan menambah beban di pesisir, membuat ruang baru di pesisir yang malah menghambat laju masuk keluarnya air, dan itu terjadi di CPI dan Makassar New Port," kata Amien.
Jika reklamasi mitigasi yang dimaksud wali kota adalah pembuatan tanggul untuk menghindari air laut masuk ke daratan saat pasang, maka WALHI bisa mendiskusikannya. Namun ketika reklamasi itu rakus lahan, berorientasi bisnis, dan mengganggu kehidupan masyarakat lokal, maka WALHI secara tegas menolaknya.
"Kami akan kembali berseberangan dengan wali kota karena kami tidak pernah menyarankan perbaikan atau mitigasi kota dari rob atau pasang melalui reklamasi," kata Amien.
Baca Juga: Parade Laut Warga dan Nelayan Tolak Reklamasi Pulau Lae-Lae Makassar
