Kasus Nurdin Abdullah, ICW: Proyek Infrastruktur Lahan Basah Korupsi

2. Salah satu pemicu tindakan korupsi karena biaya politik mahal

ICW menilai, korupsi yang dilakukan kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari gelaran pemilihan umum. Sejak pemilu langsung digelar pertama kali pada 2004, biaya kontestasi politik pun semakin melambung. 

Pasalnya, tambah Egi, kandidat kepala daerah membutuhkan sokongan dana yang besar untuk kampanye, mahar kepada parpol, dan uang untuk pemilih. Hal ini pun lambat laun menjadi kebiasaan.

"Bicara soal parpol, kita juga melihat bahwa hampir semua parpol memberi sumbangan, hampir semua anggotanya atau orang yang pernah dicalonkan di Pilkada tersangkut kasus korupsi," kata Egi.

3. Kasus Nurdin Abdullah disayangkan banyak pihak

Lebih jauh Egi menerangkan, pihaknya belum bisa menyimpulkan ada utang budi yang mengikat Nurdin, meski kemungkinan itu tetap ada.

"Bisa saja dia (Nurdin) merasa perlu membayar balas budi atau yang lain sehingga ada praktik korupsi yang menyangkut dirinya," Egi menerangkan.

Jeratan korupsi yang menyeret Nurdin, juga disayangkan Egi. Lantaran selama ini Nurdin dikenal sebagai sosok yang bersih dan inovatif. Ditambah lagi dengan berbagai penghargaan yang diraihnya.

Egi yakin bahwa pencapaian Nurdin Abdullah itu dicontoh oleh banyak orang. Namun hal itu sekaligus menjadi beban moral bagi Nurdin sendiri ketika ada orang lain yang mencotoh dirinya. 

"Ketika saat ini dia tersangkut kasus korupsi, bebannya semakin bertambah. Dia mencoreng beban moral yang pernah dia miliki," kata Egi.