AMAN Sulsel Desak Pengesahan RUU Masyarakat Adat
Hak masyarakat adat masih kerap diabaikan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulawesi Selatan (AMAN Sulsel) mendesak pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Masyarakat Adat. Pasalnya, hak atas wilayah dan ruang hidup bagi masyarakat adat masih kerap diabaikan.
Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) AMAN Sulsel, Sardi Razak, mengatakan berbagai kasus terus-menerus menimpa masyarakat adat, akibat belum adanya peraturan perundang-undangan terkait pengakuan dan pemenuhan hak masyarakat adat.
Dia menyebutkan berbagai kasus yang dialami masyarakat adat di Sulsel. Di antaranya, konflik izin tambang dan hutan lindung di wilayah Adat Barambang Katute, penangkapan masyarakat adat Soppeng Turungan yang mengelola kebun sendiri, serta kriminalisasi terhadap 6 masyarakat adat Matteko yang melakukan kerja bakti.
"Hal tersebut masih menunjukkan adanya ancaman yang besar bagi masyarakat adat di wilayahnya sendiri," kata Sardi saat jumpa media memperingati Hari Kebangkitan Masyarakat Ada Nusantara ke-22 di Kafe Red Corner Makassar, Kamis (18/3/2021).
Baca Juga: Emil Salim: Kita Butuh Investasi Tapi Jangan Hancurkan Masyarakat Adat
1. Ada kriteria khusus untuk masyarakat adat
Sardi mengatakan sebenarnya ada sekitar 250 komunitas adat saat ini yang terdaftar sebagai anggota AMAN Sulsel. Menurutnya, data ini akan bertambah terus karena masyarakat ada memiliki beberapa kriteria.
Dia menjelaskan yang dimaksud masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul yang jelas, wilayah adat, kelembagaan adat dan aturan adat. Jika itu semua terpenuhi maka kelompok masyarakat adat bisa menjadi bagian dari AMAN.
"Tapi juga tentu ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau kita cek itu semua maka itu bisa diakomodir sebagai pengakuan masyarakat adat. Masyarakat adat di Sulawesi Selatan," katanya.
Baca Juga: Sosialisasi Pemilu, KPU Bulukumba Jamin Hak Pilih Warga Adat Kajang
Baca Juga: Masyarakat Adat Pamona di Luwu Timur Tergusur Kebun Sawit PTPN