TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

IWD 2022 di Makassar Suarakan Pentingnya Ruang Aman bagi Perempuan

Nasib penduduk Pantai Merpati Bulukumba juga disuarakan

Suasana aksi damai memperingati Hari Perempuan Internasional di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Selasa 8 Maret 2022. (IDN Times/Achmad Hidayat Alsair)

Makassar, IDN Times - Sama seperti di kota-kota lainnya, International Woman's Day (IWD) 2022, juga diperingati di Makassar, Sulawesi Selatan. Massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan (FPR Sulsel) menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Sulsel pada Selasa siang (8/3/2022).

Ruang aman untuk perempuan jadi hal utama yang mereka suarakan. Mereka menuntut pemerintah untuk serius menangani dan mencegah kasus pelecehan seksual, termasuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

1. Menuntut komitmen pemerintah wujudkan ruang aman bagi perempuan

Suasana aksi damai memperingati Hari Perempuan Internasional di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Selasa 8 Maret 2022. (IDN Times/Achmad Hidayat Alsair)

"Belum ada langkah signifikan yang bisa diambil oleh pemerintah untuk mencegah masalah ini. Terkesan jalan di tempat, tak diseriusi," ujar salah satu orator dari FPR Sulsel.

Sementara itu, perwakilan dari FISIP Unhas menyebut bahwa perempuan masih menjadi pihak pertama yang jadi korban dalam setiap ketidakadilan sosial.

"Dalam rangka Hari Perempuan Interernasional hari ini, saya ingatkan bahwa masih terjadi ketimpangan sosial dan perampasan hak," tegasnya di balik megafon.

Baca Juga: Kisah Perjuangan Warga Pantai Merpati Bulukumba Bertahan usai Digusur

2. Massa turut meminta kejelasan nasib penduduk Pantai Merpati Bulukumba

Suasana aksi damai memperingati Hari Perempuan Internasional di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Selasa 8 Maret 2022. (IDN Times/Achmad Hidayat Alsair)

Lebih jauh, mereka juga menyuarakan nasib penduduk Pantai Merpati di Bulukumba yang tak lagi punya tempat tinggal sejak digusur untuk proyek milik Pemerintah Daerah pada akhir tahun 2021 lalu.

Salah satu perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sulsel kemudian menemui massa untuk berdialog terkait nasib penduduk Pantai Merpati Bulukumba yang belum jelas. Ia menjelaskan bahwa masalah tersebut adalah ranah milik Pemkab Bulukumba sepenuhnya.

Namun, ia berjanji akan membawa aspirasi massa ke Pemkab Bulukumba. Sebelum massa berpindah tempat, turut ditandatangani lembar komitmen antara perwakilan Pemprov dengan perwakilan massa untuk mencari jalan keluar masalah Pantai Merpati.

Baca Juga: IWD 2022: Isu Gender dan Krisis Iklim Sama Krusialnya di Mata Ninis

Berita Terkini Lainnya