TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Sulsel

Panitia Angket DPRD Sulsel Ingin Rapat Disiarkan Langsung  

Mereka mulai bekerja per Rabu (26/6)

IDN Times/Aan Pranata
Verified
Aan Pranata

Makassar, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Rabu (26/6) resmi membentuk panitia khusus angket terhadap Gubernur Nurdin Abdullah. Pansus dibentuk melalui rapat paripurna yang dihadiri mayoritas legislator.

Pembentukan panitia angket menyusul disetujuinya penggunaan hak angket DPRD. Dewan ingin menyelidiki dugaan dualisme kepemimpinan di Pemerintah Provinsi, yang berkaitan dengan sejumlah pelanggaran aturan dan perundang-undangan.

"Terhitung hari ini sudah jalan argo. Enam puluh hari ke depan pansus harus menyampaikan hasil kerjanya di depan paripurna," kata anggota pansus angket Selle KS Dalle kepada wartawan di Makassar, Rabu (26/6).

Baca Juga: Tanggapi Hak Angket, Wagub Sulsel Sebut DPRD Mitra Kerjanya

1. Panitia angket segera tetapkan unsur pimpinan

IDN Times/Aan Pranata

Selle mengungkapkan, panitia angket dibentuk setelah sepuluh fraksi mengirimkan nama-nama utusannya kepada pimpinan DPRD. Panitia angket terdiri dari 20 legislator, dengan komposisi sesuai jumlah kursi di DPRD. Fraksi Golkar mengutus paling banyak wakil, yakni empat legislator.

Panitia angket segera menggelar rapat internal untuk menyusun agenda kerja serta memilih ketua dan wakil ketua. Ke depan, agenda panitia angket akan digelar secara terbuka untuk publik.

"Kita memahami sekarang era keterbukaan, apalagi ini menyangkut kepentingan publik. Mungkin kita buka, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada pihak-pihak yang kita panggil inginkan secara tertutup. Tergantung substansi masalahnya," kata Selle.

Baca Juga: Pengajuan Hak Angket DPRD Sulsel Dianggap Tidak Relevan

2. Panitia angket berupaya membuktikan lima materi dugaan pelanggaran Gubernur dan Wagub

Dok. IDN Times/Istimewa

Hak angket DPRD Sulsel bergulir setelah 46 inisiator mengusulkan dokumen pengajuan. Dewan mengajukan setidaknya lima materi dugaan pelanggaran Gubernur terhadap aturan perundang-undangan. Antara lain pelantikan 190 lebih pejabat yang diduga tak sesuai prosedur, serta realisasi APBD yang tidak efektif.

Selle mengatakan, dugaan yang terungkap dalam lima poin materi masih berupa indikasi awal. Hal itu yang akan dibuktikan lewat panitia angket, dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan, baik di pemerintahan maupun di lembaga lain. Gubernur dan wakil gubernur akan dipanggil belakangan.

"Sekarang bagaimana membuktikan dugaan itu, benar atau tidak. Bagaimana menelisik, itulah diberi waktu 60 hari," Selle menambahkan.

3. Legislator PKS inginkan agenda panitia angket disiarkan langsung

IDN Times/Aan Pranata

Anggota panitia angket dari Fraksi PKS Ariady Arsal berharap seluruh agenda ke depan dilakukan secara terbuka dan transparan. Jika perlu, sidang pemeriksaan terhadap pihak terkait disiarkan secara langsung melalui media massa atau televisi. Itu agar masyarakat dapat memantau jalannya fungsi pengawasan DPRD.

"Justru bagus kalau DPRD ini jadi sorotan media. Supaya masyarakat bisa melihat kinerja legislator secara terbuka. Masyarakat juga tidak bertanya-tanya," katanya.

Baca Juga: Pengamat Nilai Wajar Hak Angket untuk Gubernur Sulsel

Topik:
hak angket
dprd
sulsel
Nurdin Abdullah
Berita Terkini Lainnya

Pasien Kanker Anak asal Maluku Terbantu Rumah Singgah di Makassar

SPKLU di Kawasan Wisata Malino Dukung Green Tourism

Pemulangan Haji Makassar Rampung, 6 Orang Masih Dirawat di Saudi

Pria di Makassar Jadi TNI Gadungan, Empat Tahun Kelabui Istri

Sudirman Tak Hadiri Rapat Paripurna Pemberhentian Gubernur Sulsel 

DPRD Sulsel Umumkan Secara Resmi Akhir Masa Jabatan Andi Sudirman

Polisi Gadungan Spesialis Pencuri Motor Ditangkap Resmob Polda Sulsel

Masih Banyak Pekerja Migran Asal Sulsel Berangkat secara Ilegal

Aktivitas Gunung Karangetang di Sulut Meningkat, 104 Warga Diungsikan

Prajurit TNI Gadungan di Makassar Ditangkap, Ternyata Sopir Truk