Masih Banyak Pekerja Migran Asal Sulsel Berangkat secara Ilegal
Ilustrasi pekerja migran Indonesia. (ANTARA FOTO)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Godaan untuk bekerja ke luar negeri secara ilegal rupanya tak kunjung surut. Sejumlah faktor menjadi sebab masih adanya pekerja migran ilegal (PMI) berangkat secara ilegal.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulsel, Ardiles Saggaf, mengatakan PMI sekarang lebih mengedepankan kemampuan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Namun mendapatkan sertifikat butuh pendidikan dan waktu lebih sehingga tak jarang calon PMI memilih jalan instan.
"Calo yang biasa mengiming-imingi kepada calon pekerja migran kita bahwa tidak perlu lengkapi (dokumen) bisa diberangkatkan sekarang. Kita sama dengan Polda Sulsel sedang galak-galaknya membersihkan calo-calo," kata Ardiles, Jumat (4/8/2023).
1. Risiko menjadi pekerja migran ilegal
Asrama pekerja migran Indonesia di Malaysia. (IDN Times/Umi Kalsum)Ardiles menyebut Malaysia menjadi negara yang paling banyak menjadi tujuan PMI ilegal asal Sulsel. Hal ini dikarenakan jalur untuk berangkat ke Malaysia paling mudah dibandingkan negara tujuan lain.
"Mereka bisa rata-rata lewat jalur dari Nunukan, Tarakan," kata Ardiles
Berangkat ke luar negeri secara ilegal atau tanpa prosedural sangat berisiko. Salah satunya bisa menjadi korban deportasi dari negara tujuan.
"Rata-rata yang kita dapat yang dideportasi dari Malaysia bahkan ada juga yang sebelum berangkat ke Twawu, itu rata-rata dipanggil sama keluarga," kata Ardiles.
Selain deportasi, risiko lain bagi PMI ilegal yaitu sulit terpantau oleh pemerintah karena keberangkatannya tidak tercatat secara resmi. Kemudian, tidak adanya jaminan kesehatan serta keluarnya banyak biaya karena ada kebohongan calo.
"Kalau dia berangkat resmi tentu tidak pernah memungut biaya untuk pemberangkatan seperti itu," kata Ardiles.
2. Pemerintah siapkan pelayanan untuk masyarakat
Ilustrasi Pekerja Migran Indonesia. IDN Times/.istimewaPemerintah, kata Ardiles, terus berupaya memperbaiki sistem agar masyarakat yang ingin menjadi PMI bisa berangkat dengan legal. Salah satunya dengan menempatkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Kota Parepare yang berpeluang jadi titik keberangkatan PMI ilegal.
Di LTSA, sudah ada Satgas Daftar Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (DP3MI). Ada juga BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil hingga Bank Sulselbar.
"Itu sebenarnya sebagian daripada untuk mengantisipasi yang namanya ini PMI ilegal supaya memberi kemudahan terhadap penduduk kita apabila mereka mau berangkat ke luar negeri," kata Ardiles.
Calon pekerja migran dapat memanfaatkan layanan LTSA untuk berkonsultasi tentang persyaratan sebelum keluar negeri. Selain itu, mereka juga bisa datang langsung ke kantor Disnakertrans Sulsel.
Disnakertrans juga telah berkoordinasi dengan Polda Sulsel terkait pengurusan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian).
"Jadi, sangat rugilah masyarakat kita kalau tidak memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah," kata Ardiles.
Baca Juga: Pekerja di Sulsel Bisa Melapor Jika Tidak Menerima THR
3. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya calo
Ilustrasi Pekerja Migran Indonesia. (IDN Times/Istimewa)Untuk itu, Ardiles meminta kepada pemerintah daerah untuk mencegah PMI ilegal. Bahkan ujung tombak seperti camat, kepala desa hingga masyarakat pun diminta untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kantong-kantong PMI ilegal.
"Yang penting kita bisa sentuh yang kantong-kantong PMI nya. Insyaallah ini bisa, kalau hilangnya mungkin susah tapi paling tidak kalau kita tekan jumlahnya bisa," katanya.
Dia juga menekankan agar masyarakat yang hendak menjadi pekerja migran lebih mengedepankan kemampuan. Pendidikan juga bisa menjadi nilai tambah. Dengan begitu, masyarakat tidak akan terperdaya dengan tipuan calo.
"Kalau ada pihak-pihak yang mengiming-imingi, silakan lapor kepada pemerintah itu pasti akan ditindak," katanya.
Baca Juga: Imigrasi Makassar Cegah Dua Pekerja Migran Ilegal ke Kamboja
