TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Sulsel

NasDem Dukung RUU Omnibus Law Segera Disahkan

Omnibus Law disebut sebagai aspirasi NasDem

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. IDN Times/Aan Pranata
Verified
Aan Pranata

Makassar, IDN Times - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan dukungan partainya terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya ditunjukkan dengan mendorong DPR agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.

Omnibus Law merupakan konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum. Ada tiga RUU Omnibus Law yang diajukan Pemerintah kepada DPR, yakni RUU Omnibus Law Perpajakan, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dan RUU Omnibus Law Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Surya Paloh menyebut NasDem punya kepentingan agar pemerintahan Jokowi efektif dan kuat. Karena itu, wajib bagi partainya mendukung semua kebijakan yang strategis.

"Rancangan Omnibus Law yang sekarang sudah diserahkan ke DPR, itulah aspirasi sesungguhnya Partai NasDem," kata Surya Paloh saat berpidato di Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Dewan Pimpinan Wilayah NasDem se-Indonesia di Makassar, Sabtu (25/1).

Baca Juga: Ini Pasal-pasal Dalam Omnibus Law yang Dikritik Publik

1. Paloh meminta Fraksi NasDem mengawal RUU Omnibus Law

Rapat Paripurna DPR RI (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Dalam pidatonya, Paloh meminta kader partai di Fraksi NasDem agar berada di garda terdepan mengawal pembahasan RUU Omnibus Law. Dia meyakini RUU tersebut sebagai solusi untuk memperbaiki kehidupan bernegara, terlepas dari pro kontra di masyarakat.

"Kewajiban kita untuk memberi dukungan sebagaimana mestinya," ucap Paloh. "Dan perjuangan kita bersama untuk segera disahkan oleh DPR," dia melanjutkan.

2. Sejumlah aturan diakui menghambat investasi

Ilustrasi (IDN Times/Sukma Shakti)

Istilah Omnibus Law ramai dibicarakan, setelah didengungkan Presiden Jokowi. Saat dilantik pada 20 Oktober 2019, Jokowi menyebut Omnibus Law sebagai solusi bagi banyaknya regulasi yang panjang dan berbelit. Aturan ini demi mendorong investasi ke Indonesia.

Menurut Paloh, memang ada sejumlah produk perundang-undangan yang menghambat pemerintah, bukannya membuat kinerja lebih maju. Dia mengakui aturan itu tidak hanya dihasilkan oleh inisiatif DPR, melainkan juga oleh Pemerintah.

Aturan yang menghambat, kata Paloh, bisa terjadi karena ada ego sektoral antar departemen. Langkah pemerintahan Jokowi menerobos berbagai aturan tersebut dinilai sudah tepat.

"NasDem berteriak setiap waktu, di mana saja, kapan saja," katanya. "Saya bicara national interest, bukan hanya satu sektor, tapi menyeluruh."

Baca Juga: Rakorsus di Makassar, NasDem Target Menang Pemilu 2024

Topik:
omnibus law
Nasdem
sulawesi selatan
makassar
Berita Terkini Lainnya

Ingat! Operasi Patuh Masih Berlangsung, Ini 8 Sasaran Pelanggaran

Ini Rekomendasi Rakernas XVI APEKSI 2023 di Makassar

Pemuda di Makassar Ditikam usai Teriaki Istri Orang Janda Pirang

Relawan Ganjar Bekali Pemuda Bone Cara Pembuatan Pupuk Organik

Anak di Maros Dicabuli Ayah Tiri saat Ibunya Bekerja

Hasil Rekomendasi Rakernas XVI APEKSI Diserahkan kepada Tiga Bacapres

Mahfud Pastikan Ponpes Al Zaytun dan Alumninya Tidak Bermasalah

Ketua Bawaslu Sulsel: Tekanan Politik Pengaruhi Pengambilan Keputusan 

Menhan Prabowo Subianto Bagi-Bagi Motor Trail di Makassar

Prabowo Mau Pindahkan Makam Pangeran Diponegoro dari Makassar