KPU Sulsel Minta Parpol Tidak Calonkan Bekas Napi Korupsi di Pilkada
Parpol diminta membuat semacam pakta integritas
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi meniadakan larangan bagi bekas narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Soal itu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang revisi aturan pencalonan di pilkada.
Meski begitu, KPU Sulawesi Selatan tetap berupaya agar tidak ada eks koruptor yang mencalonkan diri. Salah satu upayanya adalah mengajak partai politik agar mengusung atau mendukung calon yang bukan mantan terpidana korupsi.
“Partai politik akan diminta membuat semacam pakta integritas untuk tidak akan mencalonkan mantan napi korupsi di pilkada,” kata Anggota KPU Sulsel Asram Jaya di Makassar, Minggu (8/12).
1. Peraturan KPU tetap singgung soal eks napi korupsi
Meski tak ada larangan, KPU tetap menyinggung soal pencalonan eks terpidana korupsi di pilkada. Soal itu antara lain tertuang dalam Peraturan KPU 18/2019, khususnya pada Pasal 3A ayat (3) dan (4).
Pasal 3A ayat (3) berbunyi, "Dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.”
Lalu pada Pasal 3A ayat (4) berbunyi, "Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diutamakan bukan mantan terpidana korupsi.”