Dilarang Demo Dekat Pelantikan Presiden, BEM: Polisi Jangan Berlebihan
Diskresi Kapolda Sulsel dianggap inkonstitusional
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Irjen Mas Guntur Laupe mengeluarkan diskresi tentang larangan berdemonstrasi di wilayahnya, mendekati waktu pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019. Larangan tersebut direspons negatif kalangan mahasiswa.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bosowa Ewaldo Aziz menyatakan demonstrasi merupakan hak warga negara yang dilindungi konstitusi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945. Sikap polisi lewat diskresi pelarangan dianggap bertentangan dengan konstitusi.
"Karena aksi demonstrasi adalah bagian dari menyatakan pendapat di muka umum yang merupakan hak warga negara dan dilindungi konstitusi, bukan masalah yang harus diatasi oleh Polri," kata Ewaldo di Makassar, Selasa (15/10).
1. Polisi diminta tidak menghalangi upaya sikap kritis mahasiswa
Ewaldo mengatakan, diskresi Kapolda Sulsel bukan hanya bertentangan dengan konstitusi negara. Larangan berdemonstrasi juga dianggap melanggar asas pada ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pejabat Polri bisa bertindak menurut penilaiannya sendiri hanya dalam keadaan yang sangat perlu, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik polisi.
Selain itu, momen pelantikan presiden juga bukan termasuk kategori alasan yang dilarang dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012, penyampaian pendapat di muka umum hanya dilarang pada waktu hari besar nasional dan hari besar lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah. Larangan berdemonstrasi jangan sampai hanya upaya menghalangi sikap kritis terhadap Pemerintah.
"Polda Sulsel jangan berlebihan memberikan label terhadap sikap kritis mahasiswa Makassar yang ingin mengawal dan mengkritik kekuasaan," ucap Ewaldo.
Baca Juga: Sampai Pelantikan Presiden, Polisi Larang Demonstrasi di Sulsel
Baca Juga: Jelang Pelantikan Presiden, Polisi Patroli Besar di Makassar