Batasi Akses Medsos, Wiranto dan Rudiantara Diminta Mundur
Pernyataan Dekan FTI UMI Makassar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Kebijakan Pemerintah membatasi akses media sosial menuai kecaman di masyarakat. Salah satunya diungkapkan oleh Zakir Sabara H Wata, Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makassar.
Pemerintah membatasi akses medsos sejak Rabu (22/5) lalu. Zakir menilai kebijakan itu sebagai sebuah keputusan buruk yang bertentangan dengan demokrasi. Menteri Polhukam Wiranto dan Menteri Kominfo Rudiantara dianggap paling bertanggung jawab atas hal ini.
"Menko Polhukam dan Menkominfo, saudara berdua telah kehilangan legitimazi netizen. Tidak layak dan tidak pantas lagi menjadi menteri di era digital," kata Zakir melalui video pernyataan yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Jumat (24/5) petang.
Selain diunggah di Instagram, video Zakir Sabara juga jadi pesan berantai di media sosial. Di WhatsApp, videonya sudah tersebar di berbagai grup percakapan.
Baca Juga: Media Sosial Down, Menkominfo Sarankan Warga Tidak Download VPN
1. Pembatasan medsos bukan penyelesaian masalah hoaks
Zakir menanggapi dalih Pemerintah membatasi akses medsos yang disebut untuk menekan penyebaran berita bohong atau hoaks. Menurut Zakir, langkah itu justru lebih buruk karena menghalangi masyarakat mendapatkan informasi benar.
Zakir menyebutkan bahwa kebijakan membatasi penggunaan medsos adalah kebijakan yang hanya berlaku di negara diktator atau negara dengan ideologi komunis.
"Penyebaran hoax sangat buruk, tangkap dan pidanakan pelakunya. tapi kebijakan saudara jauh lebih buruk, bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah dan memperpanjang," ucap Zakir.
Baca Juga: 8 Fakta Kerusuhan Mei 2019 yang Penting Kamu Tahu