TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Anggap Bukan Prioritas, DPRD Tolak Pengadaan Heli Pemprov Sulsel

Anggaran dialihkan untuk kebutuhan lain yang mendesak

Kantor DPRD Sulsel. IDN Times/Aan Pranata

Makassar, IDN Times - Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan menolak pengadaan helikopter yang diusulkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) lewat Rancangan APBD tahun 2020. Pengadaan heli sebelumnya diusulkan dengan nilai Rp30 miliar lebih.

Banggar menolak usulan pengadaan heli, melalui rapat finalisasi RAPBD yang digelar di Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Jumat (29/11) petang. DPRD mengagendakan rapat paripurna persetujuan RAPBD 2020 bersama Pemprov pada malam hari ini.

"(Pengadaan) helikopter sudah dihapus dan tidak ada lagi, karena tidak menjadi kebutuhan prioritas," kata Wakil Ketua Banggar DPRD Sulsel Fahruddin Rangga kepada wartawan di Makassar, Jumat (29/11) malam.

Baca Juga: Anggaran Renovasi Stadion Mattoanging Dialihkan untuk Beli Helikopter?

1. Anggaran pengadaan helikopter dialihkan untuk kebutuhan lain

Wakil Ketua Banggar DPRD Sulsel Fahruddin Rangga. IDN Times/Aan Pranata

Fahruddin menjelaskan, usulan pengadaan helikopter ditolak karena dianggap bukan kebutuhan mendesak. DPRD sudah meminta Pemprov mengalihkan anggaran untuk urusan prioritas dan membutuhkan tambahan biaya.

Fahruddin mencontohkan sektor pendidikan yang masih butuh perhatian lebih. Jelang ujian nasional berbasis komputer (UNBK), masih banyak SMP dan SMA yang belum punya sarana komputer memadai.

"Kita mengingatkan, ada kebutuhan wajib lainnya yang harus terpenuhi, dan jadi skala prioritas," ucapnya.

2. Pengadaan ditunda karena anggarannya tanggung

Komisi A DPRD Sulsel. IDN Times/Aan Pranata

Anggota Banggar Selle KS Dalle membenarkan soal dihapusnya usul pengadaan helikopter BPBD Sulsel. Pengadaan ditunda karena usulan anggarannya dianggap tanggung.

Menurut penjelasan BPBD, anggaran Rp30 miliar bisa untuk digunakan membeli helikopter bermesin satu. Heli itu hanya bisa terbang rendah. Sebagian legislator menganggapnya sebagai usulan tanggung. Anggaran pengadaan idealnya Rp100 miliar agar memenuhi spesifikasi heli untuk situasi tanggap bencana, termasuk biaya operasional dan perawatan.

"Heli ditunda karena kita sayang pak gubernur. Kita tidak mau beliau naik heli bermesin satu yang kita tahu kemampuan bermanuvernya sangat terbatas," ujar Selle.

Baca Juga: Penghias Meja di Rumah Dinas Gubernur Nurdin Hampir Setara Mobil SUV

Berita Terkini Lainnya