WALHI Sulsel Minta Ormas Agama Tidak Ikut Berbisnis Tambang

Amin mengatakan, saat ini amal usaha ormas sudah sangat sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Di mana ormas keagamaan menjalankan usaha atau bisnis yang sesuai dengan visi misi ormas sebagai pengayom masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan usaha di jasa lainnya.

Sehingga, jelas Amin, kalau ormas keagamaan ikut berbisnis tambang, maka hal tersebut sudah jauh dari spirit dan visi misi ormas keagamaan.

“Sekali lagi, saya mewakili warga yang terdampak tambang, maupun warga yang akan terdampak tambang, memohon dengan sangat agar ketua-ketua ormas untuk tidak berbisnis tambang. Dan tetap menjalankan amal usaha seperti saat ini,” ucap Amin.

Kemudian, dia menjelaskan bahwa konflik lingkungan yang kerap mengorbankan petani, nelayan, masyarakat adat dan perempuan selalu melibatkan perusahaan. Maka, kalau ormas keagamaan juga ikut berbisnis tambang, kami prediksi konflik tersebut juga akan terjadi antara masyarakat dengan ormas.

“Hal itulah yang saya maksud pemerintah ingin membenturkan antara masyarakat, organisasi lingkungan dengan ormas keagamaan. Jadi agar tidak terjadi hal yang kami khawatirkan, kami harap ormas tidak berbisnis tambang dan bisnis ekstraktif lainnya.

Amin lalu meminta agar Ketua PP Muhammadiyah, Ketua PBNU, dan ketua-ketua ormas lainnya untuk menyampaikan pernyataan menolak rencana pemerintah memberikan IUP pertambangan tersebut.

“Demi keselamatan rakyat saat ini dan generasi yang akan datang, serta untuk kelestarian lingkungan, saya mohon agar NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas keagamaan lainnya menolak pemberian konsesi tambang dan tidak berbisnis di sektor ekstraktif," kata Amin.

Terkait polemik pemberian IUP pertambangan kepada ormas keagamaan, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, menyebut Presiden Joko "Jokowi" Widodo memiliki keberanian untuk mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan ikut mengelola tambang.

“Kebijakan ini merupakan langkah berani yang menjadi terobosan penting untuk memperluas pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya alam yang dikuasai negara, untuk kemaslahatan rakyat secara lebih langsung,” ujar Yahya dalam keterangannya, Senin (3/6/2024).

Yahya juga mengaku PBNU telah memiliki sumber daya manusia (SDM) untuk ikut mengelola tambang yang ada di Indonesia. Menurutnya, SDM di PBNU memiliki jaringan bisnis yang baik.

“Nahdlatul Ulama telah siap dengan sumberdaya-sumberdaya manusia yang mumpuni, perangkat organisasional yang lengkap dan jaringan bisnis yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut,” kata dia.