Wajah Baru Dominasi Bursa Kandidat Pilkada Makassar

Sejak dua bulan lalu, sejumlah parpol telah menjaring figur-figur untuk kandidat Wali Kota Makassar. Sejauh ini, berdasarkan informasi yang dihimpun ada 13 kandidat yang telah mengambil formulir di parpol. Mereka juga telah menyebar alat peraga untuk sosialisasi.

Mereka adalah Indira Jusuf Ismail (Istri Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto), Abdul Rahman Bando (mantan Birokrat), dan Ahmad Susanto (Ketua KONI Makassar). Kemudian, Amri Arsyid (Ketua PKS Sulsel), Azhar Arsyad (Ketua DPW PKB Sulsel), dan Rahman Pina (Ketua AMPG Sulsel).

Selanjutnya, Rudy Pieter Goni (Anggota DPRD Sulsel), Munafri Arifuddin (Ketua DPD II Golkar Makassar), Adi Rasyid Ali (Ketua DPC Demokrat Makassar), dan Rusdin Abdullah (pengusaha). Lalu ada Andi Seto Gadhista Asapa (mantan Bupati Sinjai), Irwan Adnan (Birokrat), dan Rudianto Lallo (Ketua DPRD Makassar).

Meski parpol ramai-ramai membuka penjaringan bakal calon Wali Kota Makassar, namun ada juga parpol yang tidak membuka penjaringan. Salah satunya adalah Partai Golkar yang notabene merupakan peraih suara terbanyak pada Pemilu 2024 lalu.

Partai berlambang beringin itu rupanya punya pertimbangan sendiri sehingga tidak membuka penjaringan bakal calon. Hanya saja, Golkar belum mau membeberkan ke publik.

Sekretaris Golkar Makassar, Abdul Wahab Tahir, mengatakan pihaknya hanya menunggu keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Sejauh ini, Golkar juga belum menetapkan bakal calon.

"Belum ada calon. Nanti dapat surat tugas. Kriteria khusus nanti kita tunggu. Surat terakhir yang kita dapat seperti itu. Kita patuh terhadap petunjuk dari DPP," kata Wahab saat dikonfirmasi IDN Times, Selasa (21/5/2024).

Sementara itu, syarat bagi parpol mengusung calon di Pilwali Makassar yaitu minimal memiliki 10 kursi legislatif. Namun dari 11 parpol yang menduduki kursi DPRD Makassar, tidak ada yang memperoleh 10 kursi sebagai syarat mengusung sendiri bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar.

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, parpol atau gabungan parpol harus memiliki minimal 20 persen jumlah kursi DPRD untuk mengusung kandidat di Pilkada. Kursi DPRD Makassar berjumlah 50 kursi sehingga 20 persen yang dimaksud yaitu 10 kursi.

Karena tidak ada parpol di DPRD Makassar yang meraih 10 kursi, maka parpol harus berkoalisi. Adapun daftar parpol yang mendapat kursi di DPRD Makassar periode 2024-2029 yaitu NasDem (8 kursi), Golkar (6 kursi), PKS (6 kursi), Gerindra (6 kursi), PKB (5 kursi), PDI P (5 kursi), PPP (5 kursi), PAN (3 kursi), Demokrat (3 kursi), Hanura (2 kursi) dan Perindo (1 kursi).