UNICEF: Media Perlu Dorong Edukasi Rutin Isu Kesehatan
- Media cenderung fokus pada isu kesehatan sensasional
- Kebutuhan akan watchdog yang edukatif dalam konteks imunisasi
- Tantangan hoaks di era digital dan kasus KIPI yang disalahartikan media
Makassar, IDN Times - Praktik pelaporan media massa di Indonesia masih kurang pada isu kesehatan. Kalaupun ada, cenderung menitikberatkan pada isu kesehatan yang bersifat sensasional, seperti kasus kelumpuhan atau kematian, sementara fungsi edukasi rutin kepada masyarakat dinilai masih kurang.
Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Wilayah Sulawesi Selatan dan Maluku, Henky Widjaja dalam kegiatan workshop penguatan program imunisasi melalui kampanye media dan penguatan liputan jurnalis di Hotel Golden Tulip, Makassar, Sabtu (29/11/2025).
Dia menyoroti bahwa media cenderung memberi perhatian besar hanya pada isu kesehatan yang memiliki nilai berita tinggi. Hal ini biasanya terkait dengan kasus yang tragis atau kontroversial.
"Sayangnya, untuk isu kesehatan, media lebih tertarik pada hal-hal yang ‘seksi.’ Ya, ketika ada kasus, apakah itu kelumpuhan atau kematian, baru (diberitakan secara besar-besaran). Tapi fungsi edukasinya juga jadi kurang," kata Henky.
Fokus yang terlalu kuat pada kasus-kasus akut dan dramatis ini, menurutnya, mengakibatkan fungsi edukasi media menjadi terpinggirkan. Padahal, edukasi publik dianggap krusial, terutama setelah era desentralisasi di mana alokasi dana pemerintah untuk komunikasi dan advokasi kesehatan cenderung diminimalkan.
1. Kebutuhan akan watchdog yang edukatif
Dalam konteks imunisasi, Henky menjelaskan bahwa media memiliki fungsi ganda yang penting yakni sebagai pengawas (watchdog) dan sebagai pendidik. Sebagai watchdog, media wajib memberitakan Adverse Event (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi/KIPI) atau kegagalan program.
"Ketika misalnya ada yang meninggal setelah divaksinasi. Itu pasti layak dimuat. Itu harus. Fungsi kontrolnya media di situ. Ketika apapun program pemerintah itu, media mengobservasi, memonitor," tegasnya.
Namun, kata dia, pemberitaan kasus harus disajikan secara profesional. Dia mencontohkan berbagai kasus di masa lalu yang disalahartikan media, seperti anak yang meninggal karena tertabrak mobil usai divaksininasi, namun diberitakan dengan judul bombastis seperti Habis Diimunisasi, Mati.
Judul semacam ini, kata Henky, meskipun telah dikoreksi, tetap menimbulkan dampak negatif di masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat cenderung hanya membaca judul utama.
"Headline-nya cuma gitu. Habis Dimunisasi, Mati. Wah, di-drop tuh. Kenapa? Apalagi masyarakat itu kalau baca berita, kadang cuma mau baca judul," kata Henky.
2. Tantangan hoaks di era digital
Tantangan peliputan pun semakin kompleks di era digital. Henky menyebutkan bahwa teknologi digital justru menjadi jebakan karena membuat komunikasi tampak terlalu sederhana, seolah-olah mengunggah informasi di media sosial sudah cukup.
"Seolah-olah kalau saya punya akun Instagram, saya taruh di sana, semua akan baca. Ternyata tidak, kan? Peralihan kita dari metode penyebaran informasi yang manual ke yang digital, itu ternyata belum masif. Yang terjadi malah di rangka digital, ini seperti disampaikan ada hoaks," kata Henky.
Salah satu hoaks yang berkembang di masyarakat adalah hoaks yang menyatakan bahwa vaksin HPV dapat membuat anak perempuan menjadi nakal. Informasi ini ternyata dipercaya oleh sebagian masyarakat.
"Kalau kita mandiri untuk vaksinasi sama imunisasi HPV, itu mahalnya minta ampun. Itu Rp3-4 juta sekarang dan disediakan oleh pemerintah gratis. Tapi masalahnya juga hoaksnya," kata Henky.
Selain itu, media mainstream harus bersaing keras melawan hoaks di ranah digital. Apalagi, masyarakat kini cenderung mencari informasi sesuai selera mereka di platform seperti TikTok dan WhatsApp dan sering kali mengabaikan situs resmi atau laporan media yang kredibel.
"Manusia atau masyarakat mencari informasi ternyata sesuai selera, yang ada kaitannya dengan dirinya. Seperti dari suku, jaringan atau apapun. Nah, ada minimalisasi terhadap peran dari media masa yang juga terdampak era digitalisasi, kita berkompetisi," kata Henky.
3. Kasus KIPI yang disalahartikan media
Henky memaparkan beberapa contoh di mana media atau informasi daring salah mengaitkan insiden kesehatan dengan imunisasi (KIPI). Padahal, kasus-kasus tersebut seharusnya menjadi fokus edukasi bagi masyarakat.
Salah satunya adalah kasus di Jawa Timur, di mana seorang anak meninggal akibat tertabrak mobil setelah divaksin. Namun, pemberitaan menyebutkan seolah kematian anak tersebut disebabkan oleh vaksinasi, padahal faktor kecelakaan menjadi penyebab utama.
Selain itu, terdapat kasus anak yang pingsan setelah imunisasi karena mengalami histeria akibat diancam oleh keluarganya. Reaksi ini kemudian disalahartikan sebagai efek samping vaksin, padahal penyebabnya bukan dari vaksinasi itu sendiri.
Kasus lain melibatkan anak yang mengalami bisul parah pasca-vaksinasi. Setelah ditelusuri, anak tersebut sebenarnya menderita cacar air (Varicella) yang terjadi bersamaan, sehingga pemberitaan yang mengaitkannya dengan KIPI menjadi tidak akurat.
Henky juga menyoroti kesalahan penanganan medis, seperti di Takalar, di mana seorang anak meninggal setelah divaksinasi saat berada dalam siklus pemulihan demam berdarah. Kematian terjadi karena perawatan DBD tidak dilanjutkan, bukan akibat vaksin, namun media kadang menyederhanakan narasi sehingga menimbulkan kesalahpahaman publik.
“Nah, hal ini menunjukkan bahwa fungsi media memang untuk edukasi. Ketika pemerintah melaksanakan program imunisasi, media penting mengetahui informasi apa saja yang perlu disampaikan kepada masyarakat agar menarik dan mudah dipahami," kata Henky.
Karena itu, UNICEF meminta kepada media massa agar informasi kesehatan disampaikan dengan bahasa yang ramah dan mudah dipahami. Pendekatan ini bertujuan agar fungsi edukasi berjalan efektif dan mampu melawan disinformasi.
4. AJI Makassar dorong media tingkatkan edukasi imunisasi di masyarakat
Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, Didit Hariyadi, menyampaikan bahwa pertemuan kali ini memfokuskan pada upaya meningkatkan kapasitas jurnalis, termasuk peran media dalam memperkuat permintaan imunisasi. Hal ini dilakukan melalui penyebaran informasi yang akurat, kredibel, berbasis data, dan membangun narasi publik yang positif mengenai imunisasi.
Menurutnya, isu kesehatan, terutama program imunisasi, sangat minim liputannya di media mainstream. Hal ini terjadi karena isu tersebut dianggap kurang menarik dibandingkan topik sosial lain, seperti korupsi dan politik.
Di beberapa pemberitaan, isu kesehatan seperti imunisasi baru ramai diangkat ketika terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB). Hal ini menunjukkan bahwa liputan terkait imunisasi cenderung muncul hanya pada kondisi yang dramatis atau darurat.
"Isu imunisasi tidak seseksi dengan isu politik atau kasus korupsi. Liputan mengenai imunisasi dan vaksin baru ramai ketika ada kasus. Misalnya, bayi meninggal dunia setelah divaksin atau cairan vaksin dianggap haram karena diduga mengandung babi," kata Didit.
Di sisi lain, proses edukasi masyarakat, terutama di daerah dengan akses informasi terbatas, masih sangat minim. Peran jurnalis menjadi penting karena pengetahuan yang mereka miliki dapat membangun narasi positif dan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat.
"Kita inginkan bagaimana peliputan bukan hanya kasus, tapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa imunisasi penting, minimal cakupan dasar imunisasi ini bisa kita dorong. Hal seperti itu yang kita inginkan ke depannya," kata Didit.
