Terdampak Kekeringan, 7 Kecamatan di Maros Krisis Air Bersih
Makassar, IDN Times - Tujuh kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terdampak kekeringan. Masyarakat mulai mengalami krisis air bersih dan hanya menunggu kiriman air dari pemerintah untuk kebutuhan sehari-hari.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maros, Towadeng, mengatakan dari tujuh kecamatan terdampak, ada empat kecamatan yang terdampak paling parah.
"Memang sudah terdampak sampai tujuh kecamatan tapi yang ekstrem ada di empat, kecamatan yaitu Bontoa yang terparah, Kecamatan Lau, Kecamatan Maros Baru dan Kecamatan Marussu," kata Towadeng, Kamis (3/10/2024).
1. Puluhan ribu warga terdampak
Towadeng menyebut Kecamatan Bonta adalah yang terparah. Di kecamatan ini, ada sekitar 17.500 jiwa yang terdampak. Kemudian, dial Kecamatan Lau ada sekitar 500 jiwa, dan di Kecamatan Maros Baru ada sekitar 4.000 jiwa.
Dia mengatakan kekeringan juga berdampak di Kecamatan Tanralili, Simbang dan Tompobulu. Namun masyarakat di wilayah tersebut masih dianggap dekat dengan sumber air sehingga masih memungkinkan untuk disuplai.
Kondisi tersebut berbeda dengan kondisi di Kecamatan Bontoa terutama di pesisir Kecamatan Lau dan Maros Baru yang ada di pesisir. Di kecamatan ini, akses untuk mendapatkan air bersih memang sangat sulit.
"Jadi ketika kami tidak menyuplai air bersih ke sana, memang akan sangat terasa bagi masyarakat kita yang ada di pesisir," kata Towadeng.
2. Terkendala kurangnya armada dan anggaran
Towadeng mengaku hujan mulai mengguyur sebagian wilayah di bulan Oktober ini sebagaimana prediksi BMKG. Namun intensitasnya masih sangat rendah sehingga belum bisa mengatasi krisis air bersih.
Penyaluran air bersih pun masih terkendala kurangnya armada. Dia menyebut hanya ada 2 unit armada yang bisa dipakai mengangkut air.
Ditambah lagi, kata dia, anggaran yang dimiliki sangat terbatas yakni hanya Rp30 juta sementara wilayah cakupannya cukup luas. Sebenarnya ada biaya tak terduga (BTT) namun pemanfaatannya harus ada penetapan kondisi darurat barulah anggaran tersebut dapat dikeluarkan.
"Sementara untuk penetapan kondisi darurat, itu belum terpenuhi sampai saat ini sehingga kami belum mengajukan anggaran untuk BTT," kata Towadeng.
3. Meminta bantuan pihak swasta untuk distribusi air bersih
Namun kabar baiknya masih ada instansi dan lembaga lain yang turut membantu penyaluran air bersih. Di antaranya yaitu Bank Indonesia, Abu Dharda, Basnaz, Pertamina dan lainnya.
Towadeng berharap masih ada pihak-pihak lainnya bersedia memberikan bantuannya baik dengan koordinasi BPBD Maros maupun menyalurkan secara personal.
"Tidak masalah bagi kami yang penting masyarakat terlayani untuk kebutuhan air bersihnya," kata Towadeng.
