Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Tak Hanya Gizi, MBG Juga Diklaim Dorong Perekonomian Warga

Anggota DPR RI Ashabul Kahfi pada acara sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Makassar, Minggu (27/4/2025). (Dok. Istimewa)
Anggota DPR RI Ashabul Kahfi pada acara sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Makassar, Minggu (27/4/2025). (Dok. Istimewa)

Makassar, IDN Times - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi dan perekonomian warga lokal. Itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi, pada sosialisasi program BMKG yang digelar DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Makassar Minggu (27/4/2025).

Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan program MBG kepada masyarakat. Kahfi menjelaskan dampak positifnya terhadap kualitas gizi anak, kesejahteraan ekonomi lokal, dan kesiapan Indonesia menghadapi bonus demografi.

1. Dapur MBG bisa menggerakkan rantai ekonomi lokal

Ilustrasi: Pengolahan MBG di SPPG Gagaksipat, Boyolali. (IDN Times/Larasati Rey)
Ilustrasi: Pengolahan MBG di SPPG Gagaksipat, Boyolali. (IDN Times/Larasati Rey)

Ashabul Kahfi menyoroti bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi anak-anak Indonesia. Melainkan juga membawa manfaat besar bagi ekonomi lokal.

"Dalam pelaksanaan MBG, pekerja dapur yang direkrut adalah warga sekitar. Ini menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menggerakkan rantai ekonomi lokal, dari petani, pedagang bahan makanan, hingga pelaku usaha kecil," ujarnya.

Lebih lanjut, Ashabul Kahfi juga mengutip contoh dari Ethiopia, di mana program serupa berhasil menurunkan angka kekurangan gizi dan meningkatkan angka kelulusan sekolah dalam 2–3 tahun setelah diterapkan.

Negara-negara maju seperti Jepang, Finlandia, dan Swedia telah sejak lama menerapkan program makan bergizi untuk anak sekolah sebagai bagian dari strategi jangka panjang pembangunan SDM.

"Kita menghadapi bonus demografi pada 2030–2040, di mana jumlah penduduk usia produktif akan sangat besar. Persiapan melalui peningkatan kualitas gizi generasi muda adalah kunci untuk memaksimalkan peluang ini," tambahnya.

2. SPPG pusat produksi bahan makanan bergizi

Ilustrasi pengolahan MBG di SPPG. (IDN Times/Larasati Rey)
Ilustrasi pengolahan MBG di SPPG. (IDN Times/Larasati Rey)

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Badan Gizi Nasional Mochamad Halim, memberikan paparan mengenai peran serta tugas-tugas dari Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program baru ini.

"Badan Gizi Nasional baru resmi terbentuk pada Agustus 2024 sebagai lembaga yang khusus menangani isu gizi nasional. Meski masih dalam tahap awal dan banyak tantangan yang dihadapi, BGN berkomitmen untuk mempercepat implementasi program strategis seperti Makan Bergizi Gratis," kata Halim.

Ia juga menjelaskan tentang pembangunan Sentra Produksi Pangan dan Gizi (SPPG), yang berfungsi sebagai pusat produksi bahan makanan bergizi untuk mendukung program MBG secara berkelanjutan

"Penerima manfaat MBG adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan prioritas kepada daerah-daerah yang memiliki angka stunting tinggi," jelasnya.

3. Jangan ada oknum mencari keuntungan pribadi

Sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Makassar, Minggu (27/4/2025). (Dok. Istimewa)
Sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Makassar, Minggu (27/4/2025). (Dok. Istimewa)

Lebih jauh, Halim mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap hoaks yang mengatasnamakan BGN atau SPPG, serta berhati-hati terhadap oknum yang berusaha mencari keuntungan pribadi dari program ini.

"Pastikan semua informasi yang diterima berasal dari sumber resmi. Mari kita jaga program ini agar benar-benar berdampak untuk kemajuan bangsa," tegasnya.

Mochamad Halim juga mengaitkan program ini dengan visi besar Indonesia Emas 2045. "Dengan SDM yang sehat, pintar, dan produktif, kita akan siap menyongsong Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045," tutupnya.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Aan Pranata
EditorAan Pranata
Follow Us

Latest News Sulawesi Selatan

See More

Revisi UU Pemda, Kemendagri Evaluasi Pembagian Urusan Pusat dan Daerah

10 Okt 2025, 02:09 WIBNews