Sekolah Rakyat di Sulsel Dikebut, Siswa Segera Tempati Gedung Baru

Malik menjelaskan Makassar mencatat progres tertinggi sekitar 40,45 persen, sementara Tana Toraja menjadi yang paling rendah. Kondisi tersebut dipengaruhi kendala distribusi material serta cuaca hujan yang cukup sering terjadi di wilayah tersebut.

"Di Tana Toraja, ini kemungkinan karena mendistribusi material ke sana itu agak susah. Kemudian cuaca juga di Tana Toraja ini hujan, selalu hujan," katanya. 

Meski begitu, pemerintah tetap menargetkan seluruh pembangunan rampung pada akhir Juni 2026. Dengan begitu, para siswa dari sekolah rakyat rintisan sudah bisa menempati gedung baru saat tahun ajaran 2026/2027 dimulai.

"Kontraknya berakhir akhir Juni, sehingga awal Juli atau tahun ajaran baru anak-anak sudah bisa menempati bangunan baru dari sekolah rakyat yang baru dibangun ini," ucapnya.

Sekitar 1.750 siswa dari 16 sekolah rintisan direncanakan berpindah ke fasilitas baru. Lokasinya tersebar di 12 kabupaten/kota.

Saat ini, pembangunan sekolah rakyat baru menjangkau 9 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah menargetkan cakupan penuh dapat tercapai dalam 2 hingga 3 tahun ke depan.

"Kita berharap dua atau tiga tahun itu sudah 100 persen di Sulsel," kata Malik.

Selain itu, sudah ada 13 daerah yang mengusulkan pembangunan sekolah rakyat. Dari jumlah tersebut, 7 daerah masuk prioritas nasional tahun 2026, meski masih bersaing dengan daerah lain di Indonesia.

"Ada kurang lebih 13 kabupaten yang sudah memasukkan proposal. Artinya sudah ada lahan tersedia di kabupaten itu," jelasnya. 

Malik mengatakan tahap krusial saat ini berada pada proses verifikasi lahan. Pemeriksaan mencakup status kepemilikan, kelayakan kontur, hingga kelengkapan administrasi seperti amdal dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Sekarang ini masih proses verifikasi terhadap lahan yang betul-betul layak atau tidak layak. Karena ada lahan kalau dia belum balik nama ke pemda, berarti tidak layak. Kalau kondisi lahannya, konturnya ekstrim, kemiringannya ekstrim, itu juga tidak layak," katanya. 

Senada dengan itu, Kepala Satuan Kerja Prasarana Strategis Sulsel Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Iwan, menyebut pembangunan sekolah rakyat di Sulsel sudah memasuki tahap pemasangan atap di beberapa lokasi. Salah satunya dapat dilihat di kawasan Sudiang, Makassar.

Dia menjelaskan pembangunan sekolah rakyat menggunakan skema kontrak tahun jamak atau multi years contract dari 2025 hingga 2026. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp2,3 triliun.

Pembangunan sekolah rakyat di 9 lokasi tersebut dibagi ke dalam dua paket pekerjaan. Paket pertama meliputi Sidrap, Wajo, Soppeng, Tana Toraja, dan Barru, sedangkan paket kedua mencakup Makassar, Takalar, Sinjai, dan Bone. 

"Adapun besar anggarannya untuk paket satu itu yamg lima titik tadi itu Rp1,2 triliun, sementara yang paket dua itu Rp972 miliar," jelas Iwan.