Sampah Makassar 1.200 Ton per Hari, Pemkot Siapkan Sistem Pilah dari Rumah

Melinda mengungkapkan bahwa sekitar 60 persen komposisi sampah di Makassar merupakan sampah organik. Jenis sampah ini sebenarnya memiliki potensi besar untuk diolah kembali menjadi kompos maupun pupuk organik cair yang bernilai ekonomi. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, sampah organik justru menjadi sumber persoalan lingkungan. Mulai dari pencemaran, bau tak sedap, hingga peningkatan emisi gas rumah kaca.

Menurut Melinda, pengelolaan sampah harus mulai dipandang sebagai bagian dari strategi lingkungan dan ekonomi sekaligus. Ia menegaskan bahwa paradigma baru harus dibangun dengan menempatkan sampah sebagai sumber daya, bukan sekadar limbah. Pola lama yang berujung di TPA harus digeser menuju sistem pemilahan dan pemanfaatan sejak dari rumah tangga.

“Sudah saatnya kita mengubah cara pandang terhadap sampah. Sampah bukan lagi sekadar sesuatu yang harus dibuang, tetapi sumber daya yang dapat dikelola dan memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat. Inilah yang menjadi dasar pengembangan TPS 3R dan urban farming di tingkat kelurahan,” katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmy Budiman, menyebut pemerintah kota akan mulai menguji coba sistem pemilahan sampah organik dan anorganik pada Juli 2026. Skema ini menjadi tahap awal sebelum penerapan penuh pada 1 Agustus 2026.

Dalam sistem baru tersebut, sampah organik dan anorganik wajib selesai dikelola di tingkat wilayah. Artinya, hanya sampah residu yang nantinya boleh dibawa ke TPA. Model ini diharapkan dapat memangkas beban pembuangan akhir yang selama ini terus meningkat.

Helmy mengatakan perubahan sistem ini akan membutuhkan kesiapan infrastruktur dan partisipasi warga. Pemerintah kota kini mendorong optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) sebagai pusat pengurangan dan pengolahan sampah berbasis wilayah.

Pemerintah Kota Makassar juga mulai menghubungkan agenda pengelolaan sampah dengan program urban farming. Wali Kota telah menginstruksikan agar Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Perikanan, serta Dinas Ketahanan Pangan bekerja bersama dalam skema tersebut.

Lewat konsep ekonomi sirkular, hasil olahan sampah organik nantinya diharapkan menjadi bahan pendukung pertanian perkotaan. Model ini dinilai bisa menciptakan rantai manfaat yang lebih panjang, dari pengurangan sampah hingga produksi pangan.

Melinda menilai pendekatan ini tak hanya soal teknis pengolahan, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat. Menurutnya, keterlibatan RT/RW, kader PKK, Karang Taruna, komunitas lingkungan, hingga pelaku usaha lokal menjadi kunci agar sistem baru bisa berjalan efektif.

Ia juga meminta setiap kelurahan mulai menyusun peta jalan pengelolaan sampah sesuai karakter wilayah masing-masing. Langkah itu dianggap penting agar kebijakan pemilahan sampah tidak berhenti sebagai program administratif, tetapi benar-benar menjadi gerakan kolektif di tingkat warga.