Polda Sulsel: Tulisan "Sarang Korupsi" di Polres Luwu Tak Sesuai Fakta

Merespons tulisan Aipda Haerul yang viral di media sosial tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung memerintahkan Polda Sulsel untuk menyelidiki tulisan-tulisan itu di Luwu.

Kata Komang, atas instruksi tersebut, Kapolda Sulsel memerintahkan langsung tim Propam langsung dikirim ke Luwu.

"Sudah ditindaklanjuti oleh Propam Polda ke sana, sementara kita belum tahu (tim dari Mabes Polri) akan ke Luwu. Tapi Propam kita sudah melakukan pemeriksaan di sana dan mereka sudah laporkan kemarin," katanya.

Beberapa waktu lalu, Aipda Haerul menulis "Sarang pungli" dan "Raja Pungli" di kantor Polres Luwu diduga karena melihat praktik pungli pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).

"Jadi hasil pemeriksaannya memang tidak cukup bukti bahwa yang dituduhkan terkait sarang pungli itu tidak benar, karena harga SIM yang dibuat sudah sesuai dengan harga PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) itu yang berlaku di sana," ujar Komang.

"Yang bersangkutan ini (Aipda Haerul) bicara karena di luar kesadarannya, karena diduga ada gangguan dalam kejiwaanya dan merasa depresi. Makanya kini dia sementara jalani observasi di rumah sakit jiwa," sambungnya.

Sebelumnya, salah satu dokter Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi Makassar, dr. Maya Mariska mengatakan, Haerul diterima di RSKD Dadi pada Minggu subuh (16/10/2022) dalam kondisi gelisah. Haerul juga disebut pertama kali terdaftar di rumah sakit itu.

"Jadi (tindakan) yang kami lakukan adalah observasi selama kurang lebih 14 hari untuk memastikan psikopatologi (penyakit mental) yang diderita pasien Haerul," kata dr Maya.

Lanjut dr Maya, kondisi pasien yang gelisah tidak bisa dipastikan seseorang mengalami depresi karena harus membutuhkan sebuah diagnosis yang saat ini masih berproses.

"Terlalu dini untuk saya mau katakan bahwa ini suatu kondisi depresi, untuk itu kita masih butuh onservasi lagi selama 14 hari untuk memastikan kondisi tersebut," ungkapnya.

Menurut dr Maya, dalam kasus Haerul ada perbedaan dengan penanganan pada pasien lain. Karena Haerul melakukan tindakan hukum maka tim dokter akan membutuhkan waktu.

"Jadi satu kasus yang berhubungan dengan hukum prosesnya akan lebih lama jika kita bandingkan dengan tanpa ada proses hukum itu sendiri, maka alur yang dilakukan itu alur untuk visum at revertum psikiatrik," jelasnya.