Polda Bantah Diintervensi Soal Penyelidikan Banjir Luwu Utara

Polda Sulsel menurunkan tim khusus untuk menyelidiki penyebab banjir bandang yang menelan puluhan korban jiwa di Luwu Utara. Mereka mendalami soal dugaan pembalakan liar dan dan alih fungsi hutan sebagai faktor bencana.

Belakangan, hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa penyebab banjir bandang murni karena faktor alam. Selain meninjau lokasi, petugas Polda meminta keterangan aparat pemerintah, tokoh masyarakat, dan saksi-saksi lain.

"Kami ke sana itu tim bersama Bareskrim (Polri) dan juga ahli," ucap Agustinus.

Meski demikian, Agustinus tidak menjelaskan secara rinci soal faktor alam yang disebut sebagai penyebab banjir bandang di Lutra. Saat ditanyai ulang wartawan, dia juga belum bersedia menerangkannya.

Sebelumnya, prakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah IV Kota Makassar, Esti Kristantri mengungkapkan bahwa banjir bandang di Luwu Utara terjadi setelah hujan lebat. Saat kejadian, curah hujan di sana tergolong tinggi.

"Kejadian hujan lebat di wilayah Luwu Utara dipengaruhi oleh suhu muka laut yang hangat di teluk Bone. Selain itu juga terdapat terdapat daerah belokan angin (konvergensi) di wilayah Sulawesi Bagian Tengah yang memicu pertumbuhan awan konvektif (Cumulonimbus) yang mengakibatkan terjadinya hujan lebat," ungkap Esti.

Direktur Eksekutif WALHI Sulsel Muhammad Al Amin membenarkan bahwa bencana terutama banjir bandang selalu diawali oleh curah hujan yang tinggi. Namun, curah hujan itu disebutkan hanyalah pemicu dan bukan penyebab utama. Amin menilai penyebab utamanya adalah perubahan alam.

Perubahan kondisi alam akibat pembalakan liar dan perambahan hutan menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Eksploitasi yang masif membuatnya rusak. Amin menyatakan bahwa kajian yang dilakukan kepolisian sangat berbanding terbalik bahkan tidak sinkron dengan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.

"Dari penjelasan pihak Polda Sulsel tersebut, kami harus katakan bahwa pernyataan tersebut keliru dan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kalau rilis mereka berubah, maka 100 persen masalah ini diintervensi orang-orang yang terlibat dalam aktivitas pembukaan lahan," Amin menerangkan.