Perpanjangan Kontrak Karya Ditolak Gubernur, Ini Respons PT Vale

Bayu menilai PT Vale selama ini telah berkomitmen mewujudkan kewajibannya. Di antaranya dengan menerapkan prinsip praktik pertambangan yang baik atau good mining practice di semua proyek perusahaan, seperti di Kabupaten Luwu Timur.

"Perseroan ingin menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan iklim investasi di Indonesia," katanya.

Bayu kemudian menyebutkan beberapa aspek utama terkait keberlanjutan yang diwujudkan PT Vale. Di antaranya yaitu mendapatkan peringkat PROPER Hijau, mengoperasikan PLTA sebagai sumber energi utama sehingga memiliki intensitas karbon terendah, memiliki peta jalan menuju pertambangan rendah karbon yang net zero di 2050 dan menjaga kualitas air limpasan menuju badan air dengan lebih dari 100 sediment pond termasuk LGS, kejernihan danau Matano tetap terjaga.

Kemudian, PT Vale mengklaim selalu menjaga lahan terbuka tetap minimal setelah kegiatan penambangan, dengan selalu merehabilitasi lahan pasca tambang, telah menanam lebih dari 3.7 juta pohon, dan mereforestasi area di luar KK sebesar lebih dari 10 ribu hektar. 

Selanjutnya, PT Vale juga membuka lapangan kerja untuk sekitar 3.000 karyawan dan 6 000 kontraktor, dengan komposisi karyawan 99,7 persen dari Indonesia dan 86,6 persen di antaranya dari lokal Luwu Timur. Dalam satu dekade terakhir (tahun 2011 – 2021), kontribusi PT Vale untuk kas negara melalui pembayaran pajak dan non-pajak sebesar AS$ 1,2 miliar. 

PT Vale juga membuka kesempatan usaha untuk lokal dan regional rerata lima tahun sebesar sekitar AS$ 33,7 juta.

Sebelumnya, tiga gubernur di Sulawesi menolak perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Vale Indonesia, Tbk yang sudah direklamasi perusahaan di Blok Sorowako, Luwu Timur. Mereka adalah Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura. 

Ketiga gubernur tersebut menyatakan penolakannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Sekjen dan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI di depan Panja Vale Komisi VII DPR RI di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Salah satu alasan menolak perpanjangan kontrak itu karena PT Vale dianggap minim kontribusi. Hal itu disampaikan Andi Sudirman Sulaiman. Menurutnya, sudah saatnya masyarakat berdaulat di wilayah sendiri mengingat bahwa PT Vale merupakan perusahaan asing. 

“Lahan eks Vale dan kontrak karya hanya kontribusi 1,98 persen (bagi) pendapatan daerah. Ini sangat kecil sehingga terjadi perlambatan penanganan kemiskinan Luwu Raya dan Lutim di wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam,” jelasnya.