Kerja dari Mana Saja Bukan Libur, Pemprov Sulsel Perketat WFA ASN

Erwin mengungkapkan masih ada sebagian kecil ASN yang menganggap WFA sebagai waktu libur. Kondisi ini terlihat dari sikap kurang responsif hingga sulit dihubungi saat jam kerja berlangsung.

"Jadi ada beberapa sebagian kecil yang menganggap itu seperti hari libur. Yang pada misalnya ketika mereka dapat jadwal WFA, kadang susah angkat telepon, kadang slow respon," katanya. 

Menurut Erwin, kondisi tersebut menjadi dasar penguatan pengawasan ke depan. BKD menegaskan penilaian kinerja akan dijalankan secara ketat tanpa toleransi bagi pelanggaran aturan WFA.

"Jadi ini yang sebenarnya menjadi PR-nya kami untuk awasi lebih jauh. Bagaimana mindset ASN kita bahwa WFA itu betul-betul seperti pemenuhan jam kerja pada umumnya, 37,5 jam per pekan, 8 jam per hari," ucap Erwin.

Di sisi lain, penguatan pengawasan sebenarnya sudah didukung dengan aturan teknis yang mengikat. Selama WFA, ASN tetap wajib melaksanakan tugas kedinasan, mengisi laporan kinerja harian, mematuhi kode etik, serta responsif selama jam kerja. Pegawai juga harus siap kembali ke kantor jika terdapat pekerjaan mendesak.

Atasan langsung memiliki peran penting dalam pengendalian. Pejabat administrator diminta memantau kedisiplinan, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja individu maupun organisasi tetap berjalan sesuai rencana.

Erwin juga menyebut penerapan WFA di tiap organisasi perangkat daerah (OPD) tidak selalu sama. Ada OPD yang menerapkan satu hingga dua hari WFA dalam sepekan, bergantung pada kebutuhan serta hasil evaluasi internal masing-masing unit kerja.

"Kita berharap pengawasannya bisa lebih ketat lagi," kata Erwin.

Ketentuan tersebut, kata Erwin, sudah diatur dalam penugasan, termasuk saat pegawai diberi tugas WFA atau FWA (work from anywhere). Keduanya merujuk pada pola kerja fleksibel dari berbagai lokasi sambil tetap mencari formulasi yang paling tepat.

"Sekarang kan kita juga punya kinerja harian, pelaporan kinerja harian. Sebenarnya sama saja dulu waktu COVID, kan dulu harus terdokumentasi mereka bekerja apa yang dia kerja," katanya. 

Misalnya pegawai yang bertugas di bidang A menangani kenaikan pangkat tetap bekerja di depan laptop saat menjalankan tugasnya. Aktivitas kerja itu tidak boleh diisi dengan bersantai atau mengabaikan tanggung jawab.

"Pengawasan-pengawasan ini yang kemudian kita mau perbaiki nantinya kalau misalnya betul-betul menjadi kebijakan. Karena kan jangan sampai, karena itu diatur sebenarnya, sebenarnya itu kan sudah diatur di penugasannya itu," kata Erwin.