Pemprov Sulsel Minta Tambahan Kuota BBM 30 Persen Usai Antrean Panjang

14 Sep 2026, 13:57 WIBKota Makassar

Ashrawi Muin

News

Channel

Add Us on Google

Pemprov Sulsel Minta Tambahan Kuota BBM 30 Persen Usai Antrean Panjang

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan keterangan terkait evaluasi antran BBM di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (14/9/2026). IDN Times/Asrhawi Muin

Intinya Sih

Pemprov Sulsel meminta tambahan kuota BBM bersubsidi 30 persen kepada pemerintah pusat setelah antrean muncul di sejumlah wilayah, dipicu migrasi konsumen dari BBM nonsubsidi.
Penyaluran BBM di sejumlah titik telah naik dari sekitar 700 menjadi 1.300 kiloliter per hari, tetapi antrean belum sepenuhnya teratasi dan persetujuan kuota tambahan masih ditunggu.
Sistem ganjil-genap di SPBU Sulsel berlaku 13-20 September 2026 sebagai langkah sementara; kondisi di SPBU Jalan Sungai Saddang Makassar mulai tampak normal.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) meminta tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar 30 persen. Permintaan tersebut disampaikan setelah antrean BBM terjadi di sejumlah wilayah.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan peningkatan kebutuhan BBM subsidi dipengaruhi migrasi konsumen dari BBM nonsubsidi. Perpindahan tersebut terjadi karena adanya disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi.

"Jadi pada intinya adalah sebenarnya ada migrasi ya, karena disparitas harga antara subsidi dengan non-subsidi ya," kata Andi Sudirman usai rapat monitoring dan evaluasi (monev) pemantauan dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).

1.Suplai BBM sudah naik

ilustrasi BBM (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurut Sudirman, Pertamina sebelumnya menyalurkan BBM sekitar 700 kiloliter (KL) per hari. Jumlah tersebut kemudian meningkat hingga sekitar 1.300 KL per hari di sejumlah titik.

Namun, peningkatan suplai tersebut belum sepenuhnya menghilangkan antrean. Pemprov Sulsel kini meminta tambahan kuota sebesar 30 persen kepada pemerintah pusat untuk menyesuaikan kebutuhan di lapangan.

Dia mengatakan permintaan tambahan kuota tersebut masih menunggu persetujuan pemerintah pusat. Pemprov Sulsel juga akan melihat perkembangan kondisi antrean sebelum mengevaluasi kebijakan pengaturan pembelian BBM bersubsidi.

"Intinya kita sudah minta, kemarin suratnya sudah ada 30 persen kita minta penambahan, tapi tentu nanti kita menunggu dari pusat berapa yang disetujui, ya," kata Sudirman.

2. Ganjil genap masih diterapkan

Pengendara mengantre untuk mendapatkan BBM di SPBU Jalan Pettarani, Makassar, Sabtu (12/9/2026). IDN Times/Asrhawi Muin

Salah satu kebijakan sementara yang diterapkan untuk mengurai antrean adalah sistem ganjil-genap bagi kendaraan yang mengisi BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut berlaku di SPBU di Sulsel mulai 13 hingga 20 September 2026 dan akan dievaluasi berdasarkan kondisi di lapangan.

Sudirman menegaskan ganjil-genap bukan kebijakan permanen. Pemerintah akan memberikan relaksasi setelah pasokan dan kuota dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kita akan coba untuk beberapa hari dulu ke depan. Nanti setelah lihat situasinya dan kita akan meminta nanti Pertamina sudah siap, baru kita mungkin normalisasi kembali lagi, relaksasi lah, ya," katanya.

3. Kondisi SPBU mulai tampak normal

SPBU di Jalan AP Pettarani Makassar, Sabtu (12/9/2026). IDN Times/Asrhawi Muin

Pantauan IDN Times di SPBU Jalan Sungai Saddang, Makassar, Senin (14/9/2026), kondisi pelayanan BBM tampak normal. Kendaraan dapat mengakses area pengisian tanpa antrean panjang hingga mengular ke badan jalan.

Meski kondisi relatif normal, penerapan sistem ganjil-genap tetap terlihat di lokasi. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya sementara pemerintah untuk mengurai antrean BBM bersubsidi.

Sudirman mengatakan penerapan ganjil-genap merupakan langkah sementara untuk mengurai antrean panjang agar masyarakat tetap mendapatkan BBM. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masyarakat di tengah situasi global yang dinamis.

"Tapi nanti kita akan perlahan bagaimana relaksasi kebijakan itu sejalan dengan mungkin nanti kalau sudah ada penambahan kuota di Sulawesi Selatan," kata Sudirman.