Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan rupanya masih memiliki utang sebesar Rp300 miliar. Untuk menutupinya, Pemprov pun mengandalkan refocusing anggaran.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Salehuddin, mengatakan utang tersebut ada sejak tahun 2023. Utang ini pun membebankan anggaran 2024 untuk pembayarannya.
"Untuk pihak ketiga kurang lebih Rp300 M, tahun lalu (2023)," kata Saleh, Kamis (20/6/2024).
Sementara untuk tahun 2021, Saleh mengatakan sudah tidak ada utang. Tahun 2022, ada tapi jumlahnya tidak terlalu besar. Selebihnya, sudah kelar.
Untuk membayar utang itu, Pemprov Sulsel harus melaksanakan refocusing anggaran 2024 pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Saleh menegaskan bahwa pembayaran utang itu menjadi prioritas untuk saat ini.
"Setiap OPD harus berkontribusi untuk refocusing," kata Saleh.
Sementara itu, Plh Sekretaris Daerah Sulsel, Andi Darmawan Bintang, pihaknya sedang menggodok refocusing anggaran. Utang kepada pihak ketiga merupakan kewajiban yang harus diselesaikan.
"Menggodok dengan asumsi bahwa hal-hal yang berkaitan dengan utang karena memang menjadi kewajiban kita. Jadi perlu diselesaikan," kata Darmawan.
Meski begitu, refocusing ini akan melalui beberapa tahapan dengan OPD. Namun belum ada keputusan akhir terkait bagaimana pembayarannya.
"Nanti posisinya kita selesaikan sekaligus atau bagaimana, itu masih digodok dalam pembahasan," kata Darmawan.