Pemprov Sulsel Belum Berpikir Mutasi Meski Banyak Jabatan Lowong

Imran mengaku belum ada perintah dari Plt Gubernur Sulsel untuk melaksanakan mutasi. Lagipula proses mutasi dari seorang Plt Gubernur harus berproses lebih panjang, berbeda dari gubernur definitif.

Dia mengatakan sebenarnya tidak ada masalah ketika seorang Plt Gubernur ingin melaksanakan mutasi. Apalagi, Mendagri juga sempat memberikan sinyal boleh melaksanakan mutasi dalam kunjungannya beberapa bulan lalu.

"Memang ada batasan-batasan kewenangan seorang plt gubernur. Itulah yang kami kawal dengan baik jangan sampai ada hal-hal yang tidak menjadi kewenangan beliau kita lakukan," katanya.

Dari segi regulasi, kata dia, seorang pelaksana tugas memang dimungkinkan untuk menggelar mutasi. Namun harus ada izin dari Kemendagri. Hal ini tentu berbeda jika dia pejabat definitif. 

"Kalau definitif itu khusus untuk pejabat eselon III, IV. Itu setiap saat bisa dilakukan. Tapi karena kalau Plt termasuk kepala sekolah juga harus izin. Kalau untuk eselon II, lebih panjang lagi prosedurnya. Harus ada izin dari Kemendagri, Setelah itu substansinya lari ke KASN lagi," katanya.

Imran menyebutkan ada 13 jabatan eselon II atau setara kepala dinas yang lowong, 15 jabatan eselon III atau setara kepala bidang, dan ratusan jabatan eselon IV.

"Eselon IV banyak apalagi kalau dijumlah dengan tata usaha sekolah. Karena tata usaha sekolah kan banyak yang belum terisi. Apalagi sekolah-sekolah SMA kita yang jauh-jauh di sana (kabupaten), banyak orang tidak mau di situ meskipun dijanjikan Eselon IV D," sebutnya.