Pemkot Makassar Berhentikan 3.000 Pegawai Honorer

Langkah penghentian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang melarang pengangkatan tenaga honorer di instansi pemerintah. Pejabat yang masih mengangkat tenaga non-ASN akan dikenai sanksi.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kota Makassar, Akhmad Namsum, menyampaikan bahwa seluruh kebijakan terkait tenaga honorer merupakan implementasi regulasi nasional. Dia menegaskan tidak ada PHK yang berkaitan dengan tenaga non ASN atau tenaga honorer di Pemkot Makassar. 

"Keputusan berkaitan dengan tenaga honor merupakan keputusan Pemerintah Pusat," kata Akhmad dikutip dari siaran pers, Senin (19/5/2025).

Pemerintah Kota Makassar mengklaim kebijakan ini bukan pemutusan hubungan kerja (PHK) melainkan penyesuaian terhadap aturan yang diterbitkan pemerintah pusat. Akhmad menyebut ini merupakan penataan pegawai di Pemkot Makassar sesuai dengan regulasi yang ada di pemerintah pusat.

Akhmad menjelaskan Pemkot Makassar saat ini mendata ulang untuk memastikan semua tenaga non-ASN masuk dalam database resmi. Pendataan ini merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran BKN Nomor 018/R/BKN/VIII/2022 dan surat dari Menteri PAN-RB tertanggal 2022.

Selain itu, terdapat surat dari Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang meminta pemerintah daerah tidak lagi mengalokasikan anggaran gaji bagi tenaga non-ASN, kecuali bagi mereka yang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Dan itu yang dimungkinkan untuk penganggaran penggajiannya seperti yang diterima sebelumnya," kata Akhmad. 

Pendataan tenaga non ASN ini juga merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri PAN-RB Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022. Dalam surat tersebut, pemerintah pusat menginstruksikan pemda agar  mendata untuk mengetahui jumlah dan kondisi pegawai non ASN di setiap instansi pemerintah.

Selain itu, kebijakan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, yang mengatur bahwa seluruh kepegawaian di instansi pemerintah harus memiliki status yang jelas.

Tujuan utama dari pendataan ini, menurut Akhmad, adalah untuk memetakan kondisi pegawai non ASN. Hasilnya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun strategi kebijakan terkait tenaga honorer dan pengelolaan belanja pegawai secara lebih tepat sasaran.

Tenaga honorer yang tidak mengikuti seleksi PPPK dan tidak terdata dalam sistem akan dianggap tidak memenuhi syarat untuk penganggaran. Namun, Pemkot membuka kemungkinan perekrutan tenaga melalui skema pengadaan jasa lainnya perseorangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah.

"Bagi daerah yang masih membutuhkan tenaga non ASN sesuai dengan peta jabatan yang dilakukan oleh OPD bersama adalah masih dimungkinkan tetapi bukan lagi tenaga honor daerah tetapi melalui pengadaan jasa lainnya perorangan," kata Akhmad.